P2G menyoroti bungkamnya PBNU atas keracunan massal program Makan Bergizi Gratis. Ansor dan Muhammadiyah bahu-membahu mengevakuasi korban di Sidoarjo.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memicu keracunan ratusan siswa. Kasus keracunan massal ini dilaporkan terjadi secara beruntun di sejumlah daerah dalam sepekan terakhir.
Ihwal kejadian ini, data P2G mencatat 592 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami keracunan. Dalam penanganan darurat di lokasi, relawan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Sidoarjo turun tangan membantu evakuasi korban. Selain itu, armada ambulans milik Muhammadiyah turut dikerahkan secara lintas organisasi untuk mempercepat pemindahan para santri ke fasilitas kesehatan terdekat.
Insiden serupa juga tercatat menimpa 237 siswa di Agam, Sumatera Barat, dan 47 siswa di Nganjuk, Jawa Timur. “Maaf nak, kalian cuma angka,” kata Iman, dikutip dari X pribadinya @zanatul_91, pada Kamis (3/9/2026). Ia menilai orientasi pemerintah yang memaksakan agar program terus berjalan telah mengabaikan keselamatan para pelajar.
Desakan Terbuka untuk PBNU
Iman secara khusus melayangkan kritik terbuka kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia mempertanyakan ketiadaan sikap dan kecaman resmi dari organisasi tersebut, mengingat mayoritas korban terbanyak berasal dari kalangan santri pesantren.
“Sudah 10 jam berita keracunan santri karena MBG, kok tidak ada berita kecaman dari PBNU,” ujar Iman. Menurutnya, PBNU adalah pihak yang paling wajib marah dan bersuara ketika para santri di negeri ini menjadi korban kelalaian program pemerintah.
Kegagalan Sistem Pengawasan
Sebelumnya, kasus keracunan makanan dari program MBG di Sidoarjo bukan kali pertama terjadi. Pada 3 Juli 2026 lalu, sebanyak 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut sempat dihentikan sementara akibat persoalan serupa.
Iman menyebut jatuhnya korban yang kembali berulang pada bulan September membuktikan bahwa sistem pengawasan dan pencegahan pemerintah telah gagal total.
“Desain program ini sangat bermasalah. Ini dari sisi tata kelola, belum dari sisi pendidikan yang jadi objek kebijakannya,” kata Iman.***
