Perubahan mekanisme pemilihan ketua umum menjadi musyawarah mufakat dinilai mengembalikan marwah supremasi Syuriah dalam struktur kepemimpinan NU.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) demisioner sekaligus Ketua Panitia Muktamar Ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan seluruh keputusan muktamar sah. Hasil musyawarah tertinggi ini diproses transparan sesuai ketentuan organisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis, 3 September 2026. Gus Ipul hadir bersama jajaran panitia untuk menepis keraguan publik atas legitimasi acara tersebut.
“Saya ingin menyampaikan, seluruh hasil Muktamar ini sah dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada,” kata Gus Ipul.
Supremasi Syuriah
Ihwal keputusan krusial muktamar, ia menyoroti penguatan supremasi Syuriah dalam struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Pucuk pimpinan kini tidak lagi dipilih melalui sistem pemungutan suara terbanyak.
Peserta muktamar kini hanya mengusulkan nama calon ketua umum. Lima nama dengan dukungan terbanyak diserahkan kepada Rais Aam terpilih dan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Mereka kemudian memusyawarahkan dan menentukan sosok Ketua Umum PBNU secara mufakat.
“Ini salah satu hasil penting Muktamar Ke-35. Mekanisme ini memperkuat posisi dan supremasi Syuriah,” ujarnya.
Tepis Rumor Pemilihan
Selain itu, Gus Ipul membantah rumor di media sosial yang mempertanyakan proses pemilihan pucuk pimpinan. Penetapan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dipastikan sesuai tata tertib.
“Terpilihnya KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz adalah legitimate, sah, terbuka, dan seluruh prosesnya dilalui sesuai ketentuan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Sekretaris Steering Committee Prof M Nuh, Neng Alisa Wahid, KH Kholil Nafis, dan sejumlah tokoh lain. Ia mengajak seluruh kaum Nahdliyin bersatu mendukung para ulama di kepengurusan baru.
Gus Ipul lantas berpesan khusus kepada warga NU dan santri agar menyikapi perbedaan pandangan dengan adab. Perbedaan tidak boleh berujung pada tuduhan tanpa dasar.
“Jangan memberikan komentar-komentar yang bernada fitnah, apalagi kepada para ulama kita,” pungkasnya.***
