Dari Figur ke Partisipasi: Kepemimpinan NU di Abad Kedua

Ketua Umum dan Rais Aam PBNU Masa Khidmah 2026-2031, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar. (Istimewa) 

A’wan Syuriyah PCINU Amerika Serikat-Kanada, Muhammad Izzul Haq, menyoroti pentingnya keharmonisan relasi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU pasca-Muktamar ke-35.

​A’wan Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Amerika Serikat-Kanada periode 2025-2027, Muhammad Izzul Haq atau Gus Izzul, menyoroti keharmonisan relasi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031. Kedua pimpinan hasil Muktamar ke-35 di Tambakberas itu dituntut bekerja secara produktif.

​”Peristiwa masa lalu menjadi pembelajaran bahwa aturan dan pembagian kewenangan saja tidak selalu cukup,” kata Gus Izzul melalui pandangannya terkait kepemimpinan NU, kepada Samudrafakta, Rabu (2/9/2026). Ia menilai organisasi membutuhkan interaksi dan kemampuan mengelola perbedaan.

​Sebelumnya, hubungan Syuriyah dan Tanfidziyah pada akhir 2025 sempat diuji hingga berujung pada pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum. Setelah melewati proses islah dan evaluasi, posisi tersebut dipulihkan kembali pada Januari 2026.

Bacaan Lainnya

​Ihwal pembagian peran, Rais Aam bertugas menjaga nilai dan arah besar perkumpulan. Sementara itu, Ketua Umum bertanggung jawab menggerakkan roda organisasi serta menerjemahkan arahan menjadi program yang nyata.

​Kepemimpinan Partisipatif

​Menurut Gus Izzul, pembagian kewenangan ini bukan berarti satu pihak harus mendominasi pihak lainnya. “Rais Aam menjaga kompas, sedangkan Ketua Umum menggerakkan kapal,” ujarnya menganalogikan peran pucuk pimpinan PBNU tersebut.

​Selain itu, ia mengingatkan agar kepemimpinan Nahdlatul Ulama tidak sekadar berhenti pada dua figur tertinggi PBNU. Organisasi dinilai membutuhkan gaya yang lebih partisipatif guna mengakomodasi peran pesantren, akademisi, anak muda, hingga diaspora.

​Mantan Ketua Tanfidziyah PCINU AS-Kanada itu meyakini transformasi organisasi bermula dari nilai yang melahirkan kepercayaan untuk mendorong partisipasi kolektif. Keberhasilan kepemimpinan kini diukur dari sejauh mana potensi warga digerakkan.

​“Tujuan kepemimpinan bukan memperbesar kekuasaan pemimpin, melainkan memperluas kemaslahatan yang dapat dihasilkan organisasi,” tutur Gus Izzul.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan