Presiden menginstruksikan aparat menindak tegas perusahaan dan individu pembakar lahan. Ia juga mengapresiasi kinerja tim gabungan yang menekan luas kebakaran.
Presiden RI Prabowo Subianto mengancam akan mencabut izin operasi korporasi yang terbukti menyuruh masyarakat membakar hutan dan lahan (karhutla). Peringatan ini disampaikan dalam rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.
“Kalau ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main,” kata Prabowo. Rapat ini turut dihadiri sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Gubernur Riau SF Hariyanto.
Ihwal penegakan hukum, Prabowo memerintahkan Polri, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyelidiki korporasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan sejumlah korporasi telah diproses perdata di pengadilan terkait pelanggaran karhutla.
“Kalau itu jadi modus seperti membakar lahan atau tidak melengkapi peralatan yang wajib dimiliki korporasi, kami nanti laporkan,” ujar Sigit. Polri berjanji menindak tegas pihak yang mengabaikan kewajiban penjagaan lingkungan.
Usut Tiga Tersangka ke Jakarta
Selain korporasi, Prabowo menyoroti tiga tersangka pembakar lahan yang beralibi sedang memancing. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mencatat 33 kasus karhutla dengan 36 tersangka tahun ini, namun belum menemukan indikasi keterlibatan perusahaan.
Kepala Negara meragukan alibi ketiga tersangka yang terbukti tidak memiliki lahan tersebut. “Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita dalami di sini. Nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut,” kata Prabowo.
Untuk mencegah pembakaran liar berulang, pemerintah menyiapkan solusi bagi kelompok tani. Prabowo menginstruksikan agar biaya pembukaan lahan masyarakat difasilitasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dikoordinasikan dengan aparat daerah.
Sinyal Promosi Kapolda dan Pangdam
Sebelumnya, Presiden mengapresiasi keberhasilan tim gabungan menekan luas karhutla Riau dari 16.277 hektare menjadi tersisa 900 hektare. Ia memuji sinergi TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemerintah daerah setempat.
Prabowo mengisyaratkan peluang promosi jabatan bagi Pangdam Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi W dan Kapolda Riau. Syaratnya, mereka harus menuntaskan sisa titik api yang belum padam. Kinerja cepat mereka dinilai patut menjadi percontohan daerah lain.
“Coba cari pejabatnya, supaya mereka bisa naik (jabatan). Ya selesain dulu. Minimal, begitu 900 hektar selesai, saya minta laporannya Panglima TNI ya, sama Kapolri,” ujar Prabowo.***
