Pertemuan di rumah Sugiono belum menghasilkan keputusan politik formal. Para sekjen hanya menyepakati forum komunikasi rutin dengan tuan rumah bergiliran.
Sekretaris jenderal dari 12 partai koalisi pemerintah bertemu di kediaman Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Kamis malam, 13 Agustus 2026. Pertemuan belum menghasilkan kesepakatan politik formal ataupun sikap bersama mengenai agenda tertentu.
Hasil yang muncul baru berupa rencana membentuk forum komunikasi antarpartai. Pertemuan berikutnya akan digelar secara bergiliran di antara para sekretaris jenderal.
“Pertemuan pertama tidak ada agenda khusus, hanya saling berbagi informasi aktual,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim seusai pertemuan.
Hermawi mengatakan forum tersebut akan digunakan untuk memperbarui informasi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan politik serta pemerintahan.
“Selanjutnya akan dibuat semacam forum sekjen, forum silaturahmi saling memperbarui informasi. Rencananya akan dibuat bergiliran menjadi tuan rumah,” ujarnya.
Selain para sekretaris jenderal, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut menghadiri pertemuan.
Partai yang terwakili meliputi Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, NasDem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Gelora, Garuda, serta Prima/Partai Rakyat Demokratik. Partai Persatuan Pembangunan tidak hadir.
Refleksi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sugiono mengatakan pertemuan digelar sebagai silaturahmi menjelang HUT Ke-81 Kemerdekaan Bangsa Indonesia sekaligus refleksi atas perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pertemuan ini merupakan silaturahmi yang selama ini belum sempat dilakukan,” kata Sugiono dalam keterangannya.
Menurut dia, para pengurus partai perlu membangun komunikasi untuk mengawal pemerintahan. Dukungan tersebut, kata Sugiono, tidak hanya berbentuk persetujuan terhadap kebijakan, tetapi juga masukan dan pengawasan.
