Menteri Keuangan siap turunkan jajaran di seluruh Indonesia untuk pantau operasional SPPG, termasuk beri rekomendasi perbaikan atau penutupan jika bermasalah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengerahkan pegawai Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia untuk mengawasi operasional Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pernyataan itu ia sampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis malam (23/7/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis. Purbaya menegaskan Kemenkeu hanya membantu memantau apakah SPPG berjalan sesuai rencana. Teknis pelaksanaan tetap menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional.
“Saya hanya bantu awasin SPPG-SPPG pakai pegawai-pegawai Keuangan di seluruh Indonesia. Apakah SPPG itu betul-betul jalannya sesuai dengan yang direncanakan?” kata Purbaya.
Rekomendasi Perbaikan hingga Usulan Tutup
Jika pengawasan menemukan ketidaksesuaian, Kemenkeu akan memberikan usulan perbaikan kepada BGN. Apabila kondisi dinilai sangat buruk, ia siap merekomendasikan penutupan SPPG tersebut.
Purbaya menyebut skema pengawasan ini sebelumnya pernah dibahas dengan pimpinan BGN lama. Kini BGN dipimpin Sudaryono. Ia dijadwalkan bertemu Kepala BGN baru pada pekan depan untuk membahas efektivitas anggaran program.
Pernyataan Purbaya muncul di tengah rencana BGN yang tengah mengkaji pengurangan penerima MBG dari anak keluarga mampu. Menurutnya, langkah itu berpotensi menghemat anggaran. BGN sebelumnya menyampaikan efisiensi sementara anggaran 2026 dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
Hingga berita ini ditulis, rincian jumlah pegawai yang dikerahkan, frekuensi inspeksi, instrumen pemeriksaan, serta akses terhadap kontrak pemasok belum dijelaskan secara resmi.***
