Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia menghentikan operasional sejak awal Juni 2026. Penghentian massal ini dipicu keterlambatan dana, lalu diikuti kebijakan resmi nasional selama libur sekolah hingga 13 Juli mendatang, demi efisiensi dan penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fenomena penghentian operasional dapur MBG tak lagi terbatas pada satu wilayah. Mulai dari Aceh hingga Banten, Jawa Timur hingga Kepulauan Riau, ribuan SPPG berhenti melayani secara serentak. Penyebabnya berlapis, dari masalah pencairan dana hingga kebijakan penyesuaian nasional.
Gelombang pertama muncul sejak awal Juni. Banyak pengelola SPPG melaporkan keterlambatan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Di Kabupaten Jombang misalnya, puluhan titik berhenti beroperasi hingga 10 Juni. Kondisi serupa terjadi di Demak, Brebes, Nagan Raya, dan Batam.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, membenarkan situasi itu. “Kami meminta seluruh kepala SPPG segera membuat laporan kepada BGN pusat agar segera mendapat penanganan dan dananya dapat segera dicairkan,” ujar Deni, Rabu 10 Juni 2026.
Di DI Yogyakarta, dampaknya lebih luas. Dari 97 SPPG yang tutup, sebagian karena dana belum turun, sisanya terkendala administrasi. Sekretaris Daerah DI Yogyakarta sekaligus Ketua Percepatan MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyesalkan keputusan sepihak tanpa koordinasi. Akibatnya, siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan dari rumah kecewa.
Kepala BGN Nanik S. Deyang berupaya menenangkan publik. Ia memastikan dana sudah dicairkan sejak Jumat sebelumnya, termasuk untuk total 27.877 SPPG yang terdaftar saat itu. “Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional,” katanya di Kompleks Istana, Senin 8 Juni 2026.
Penghentian Resmi Nasional Selama Libur Sekolah
Gelombang kedua datang melalui Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 yang berlaku sejak 17 Juni. BGN menetapkan penghentian operasional seluruh SPPG secara nasional selama periode libur sekolah, 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Di Kabupaten Tangerang saja, 305 SPPG berhenti melayani 707.771 penerima manfaat, termasuk ratusan ribu siswa. Koordinator Wilayah BGN setempat, Priyo Basuki, menyatakan pengelola juga tak menerima insentif operasional Rp6 juta per hari selama masa ini.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan kebijakan ini disengaja. “Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” ujarnya di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026. BGN memperkirakan penghematan mencapai Rp3,4 triliun.
Langkah ini dilakukan di tengah upaya pembenahan besar-besaran. Sebelumnya, tiga mantan pimpinan BGN ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni. Jumlah SPPG juga membengkak dari target awal 21 ribu menjadi 27.877 titik. BGN kini mewajibkan setiap dapur melayani minimal 300 penerima dari kelompok rentan, dengan sanksi suspend bagi yang tak memenuhi.
Momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk menata ulang program, termasuk mencegah konflik kepentingan dan menghentikan insentif harian yang dianggap boros. Hingga 24 Juni 2026, kebijakan nasional ini masih berlaku penuh.***
