BGN mencoret sementara 76 sekolah di Jawa dari sasaran MBG karena 39 ribu siswanya dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa intervensi pemerintah.
Badan Gizi Nasional mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang akan dikeluarkan sementara dari sasaran program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 39.352 siswa di sekolah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari penajaman sasaran program. “Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa, dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut Sari, keputusan itu diambil berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses pemenuhan gizi. Hasil pendataan, kata dia, menunjukkan para siswa yang dimaksud berasal dari kelompok yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa bantuan pemerintah.
Anggaran Dialihkan ke Kelompok Rentan
BGN memastikan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan. Prioritas diarahkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
“Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Sari.
Ia menegaskan angka 76 sekolah masih bersifat sementara. Proses verifikasi dan pemutakhiran data terus berjalan untuk memastikan sasaran program benar-benar tepat.
Data Masih Bergerak
Sari meminta publik tidak menganggap angka tersebut sebagai keputusan final. BGN masih memperbarui data penerima manfaat dengan memasukkan indikator tambahan agar program MBG lebih akurat menyasar kelompok rentan.
“Data itu sangat penting untuk menjadi dasar kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat,” ujarnya.
BGN juga tengah mengkaji penataan ulang dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Salah satu opsi adalah klasterisasi dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan karakteristik wilayah, mengingat kebutuhan daerah 3T berbeda dengan kawasan padat penduduk seperti Jawa.***
