TII menilai pembayaran pribadi untuk menutup kelebihan biaya perjalanan dinas Presiden bukan kedermawanan, melainkan alarm tata kelola anggaran negara.
Transparency International Indonesia atau TII menyoroti klaim Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bahwa Presiden Prabowo Subianto menanggung sendiri kelebihan biaya perjalanan dinas luar negeri jika melampaui anggaran negara.
Peneliti TII Agus Sarwono menilai klaim itu justru membuka persoalan mendasar dalam perencanaan anggaran dan kontrol perjalanan dinas Presiden. Menurut dia, kegiatan kenegaraan harus dibiayai melalui mekanisme resmi yang transparan dan dapat diaudit.
“Penggunaan dana pribadi untuk menutupi pembengkakan biaya dinas sebenarnya menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perencanaan anggaran atau kontrol perjalanan itu sendiri,” kata Agus kepada awak media, dikutip Kamis, 4 Juni 2026.
Bukan Soal Kedermawanan
Agus menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan produk undang-undang yang mengikat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran oleh eksekutif memiliki batas dan prosedur yang harus dipatuhi.
Menurut dia, jika biaya perjalanan dinas luar negeri membengkak, solusi yang semestinya diambil bukan menutup kekurangan dengan dana pribadi, melainkan merasionalisasi agenda, memangkas rombongan, atau membatasi frekuensi kunjungan.
“Bukan justru melazimkan pemborosan dengan menutupinya menggunakan dompet pribadi,” ujar Agus.
Ia juga menilai pembayaran pribadi untuk kegiatan resmi negara dapat mengaburkan batas antara urusan pribadi dan urusan pemerintahan. Kondisi itu, kata Agus, berpotensi menimbulkan kerancuan aset dan konflik kepentingan.
Audit Negara Dipertanyakan
TII turut mempertanyakan bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dapat mengaudit perjalanan dinas jika pembiayaan resmi negara bercampur dengan dana pribadi Presiden.
Agus menyebut komponen perjalanan Presiden tidak sederhana. Di dalamnya terdapat pengoperasian pesawat kepresidenan, protokoler, pengamanan berlapis, serta fasilitas negara lain yang sulit dipisahkan dari biaya personal.
Sebelumnya, Teddy menyatakan negara hanya menanggung biaya yang telah dialokasikan dalam anggaran resmi. Ia menyebut seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Prabowo ditanggung pribadi oleh Presiden.
Teddy juga mengatakan rombongan kunjungan luar negeri Prabowo lebih ramping dibanding periode sebelumnya. Menurut dia, jumlah rombongan kini berkisar 50 hingga 60 orang, dari sebelumnya bisa lebih dari 120 orang.
Namun, bagi TII, efisiensi rombongan dan pembayaran pribadi belum cukup menjawab persoalan akuntabilitas. Yang dibutuhkan publik adalah transparansi anggaran, rincian biaya, dan batas tegas antara fasilitas negara dan pengeluaran pribadi Presiden.***
