Riset Harvard ungkap dapur MBG justru menumpuk di kota-kota dengan ketahanan pangan kuat, sementara Papua yang paling lapar nyaris tak tersentuh.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik tajam bukan dari kelompok mampu, melainkan dari warga miskin itu sendiri. Mereka mempertanyakan mengapa penerima manfaat tidak diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan.
“Orang miskin merasa merekalah yang paling berhak mendapatkan MBG. Mereka mempertanyakan kenapa kelompok yang lebih mampu juga ikut menerima,” kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dalam SMBC Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dalam ilmu politik, gejala ini dikenal sebagai deservingness theory — persepsi kolektif bahwa bantuan negara seharusnya menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Data Bicara: Dapur Gizi Menumpuk di Zona Aman
Burhanuddin membentangkan riset Harvard yang membandingkan data BPS dan Badan Gizi Nasional di 485 kabupaten/kota. Hasilnya mengungkap kesenjangan mencolok dalam distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kota Kediri, Metro, Blitar, dan Magelang mendominasi pembangunan SPPG dengan rasio di atas 0,6 per 1.000 anak penerima manfaat. Padahal prevalensi ketidakcukupan pangan di keempat kota itu terbilang rendah, masing-masing hanya 9,94%, 8,96%, 8,16%, dan 12,36%.
Sebaliknya, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai di Papua — dengan tingkat kerawanan pangan yang jauh lebih tinggi — hampir tidak memiliki fasilitas SPPG sama sekali, dengan rasio mendekati nol.
“Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG. Karena ini datanya dari pemerintah sendiri, itu sebaiknya jadi acuan untuk meningkatkan kualitas implementasi MBG, apalagi di tengah situasi dimana pemerintah juga punya keterbatasan fiskal,” tambah Burhanuddin.
Ancaman Fiskal dari Kebijakan Salah Alamat
Di forum yang sama, ekonom senior Raden Pardede mengingatkan bahwa ruang fiskal negara semakin sempit. Ia mengakui MBG berpotensi menggerakkan efek berganda di sektor pertanian, peternakan, hingga logistik.
Namun efektivitas program itu harus diimbangi presisi distribusi. “Tentu harapan kita adalah bahwa dia harus dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak ada pemborosan macam-macam. Tidak ada harga kaos kaki yang mahal, contohnya itu,” tegas Raden Pardede.
Tekanan fiskal MBG memang nyata. Penyerapan anggaran program ini telah mencapai Rp70,2 triliun per 27 April 2026, atau 20,9% dari total pagu Rp335 triliun sepanjang 2026.
Jika distribusi dapur MBG tidak segera dikoreksi mengikuti peta kerawanan pangan yang sudah ada di tangan pemerintah sendiri, program senilai ratusan triliun ini berisiko memperlebar ketimpangan sosial — bukan menghapusnya.***
