Puluhan ribu guru swasta padati DPR RI menuntut keadilan PPPK. FGSNI ancam gelar aksi lebih besar jika pemerintah ingkar janji.
Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) bersikap tegas. Organisasi profesi ini tidak main-main dalam memperjuangkan nasib ratusan ribu guru madrasah dan sekolah swasta di Tanah Air. Melalui Aksi Silaturahmi Akbar Guru Indonesia (SIAGA) pada Rabu (20/5/2026) di Jakarta, mereka membawa satu pesan yang sangat jelas: negara harus hadir memberikan keadilan status dan kesejahteraan.
”FGSNI bersama organisasi profesi lainnya terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah swasta. Kami akan terus menagih afirmasi PPPK bagi guru swasta kepada pemerintah,” tegas Ketua Umum FGSNI Pusat, Agus Mukhtar, saat berorasi di hadapan puluhan ribu massa aksi.
Agus juga mengapresiasi kehadiran para peserta yang rela datang dari berbagai daerah, sekaligus melontarkan peringatan keras kepada pemangku kebijakan. “Apabila tuntutan FGSNI tidak ditindaklanjuti dalam waktu dekat, maka kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar,” tambahnya mantap.
Pernyataan ini langsung membakar semangat sekitar 20 hingga 35 ribu pendidik yang hadir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Mereka datang jauh-jauh dari Oku Timur, Bojonegoro, Banjarnegara, Kebumen, Magelang, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, Pesawaran, Pandeglang, Sukabumi, Tuban, Cilacap, dan berbagai daerah lainnya untuk menuntut penghapusan diskriminasi.
Bergerak dari Kolong Jembatan hingga Disapa Presiden
Aksi damai ini memiliki cerita perjuangan tersendiri. Sejak pukul 08.00 WIB, massa terpaksa berkumpul dan memulai longmarch dari bawah kolong jalan layang (flyover) yang berjarak sekitar dua kilometer dari kawasan DPR RI. Pihak kepolisian mensterilkan area sekitar Senayan karena Presiden Prabowo Subianto sedang menghadiri Rapat Paripurna terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Menjelang pukul 12.00 WIB, massa perlahan bergerak maju menembus gerbang utama DPR RI yang sebelumnya diblokir. Sebuah momen menarik terjadi ketika Presiden menyempatkan diri menyapa para demonstran saat perjalanan keluar dari gedung parlemen. Setelah itu, aparat mengarahkan massa ke area Senayan Park agar aksi tetap berjalan tertib dan damai.
Tiga Kesepakatan Krusial di Balik Meja Parlemen
Sementara puluhan ribu guru menyuarakan aspirasi di jalanan, 10 perwakilan peserta aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI. Mereka duduk bersama Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Dr. Bob Hasan, dan Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag, Dr. Munir.
Dr. Bob Hasan merespons positif tuntutan tersebut. Ia berjanji akan mengawal secara ketat regulasi perundangan untuk merealisasikan kesejahteraan guru swasta. Senada dengan DPR, Dr. Munir memastikan bahwa Kementerian Agama terus berjuang melalui berbagai skema, termasuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyusun aturan kementerian yang lebih berpihak.
Pertemuan strategis bersama sembilan organisasi profesi ini akhirnya menelurkan tiga kesepakatan penting:
- Pembuatan Aturan Baru: Pemerintah berjanji merumuskan Undang-Undang atau peraturan baru pengganti UU ASN tahun ini untuk mengakomodasi guru swasta. Kemenag segera menghitung kebutuhan anggaran dan menyampaikannya ke Kemendikdasmen.
- Kodifikasi UU Pendidikan: Baleg DPR RI akan mempercepat harmonisasi UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Perguruan Tinggi. Aturan ini akan mengunci kepastian pasal kesejahteraan dan menetapkan standar minimal gaji bagi guru di Indonesia.
- Pelibatan Organisasi Profesi: Pemerintah wajib melibatkan organisasi profesi dalam proses harmonisasi hukum sebelum Agustus tahun ini.
Kesabaran Memiliki Batas: Menanti Agustus atau SIAGA 2
Janji telah terucap, kini saatnya pemerintah membuktikan komitmennya. Guru madrasah swasta selama ini kerap mengeluhkan gaji yang sangat rendah, status honorer yang tak kunjung usai, hingga pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sering terlambat.
Aksi SIAGA ini membuktikan bahwa guru swasta bukan ingin melawan pemerintah, melainkan sekadar menuntut kesetaraan hak pengangkatan PPPK dan keadilan yang selama ini luput dari pandangan negara.
FGSNI memegang erat janji parlemen dan kementerian. Jika sampai bulan Agustus pemerintah gagal mewujudkan kesepakatan tersebut dan mengabaikan kesejahteraan guru swasta, para pahlawan tanpa tanda jasa ini memastikan jalanan ibu kota akan kembali memerah oleh gelombang massa dalam aksi SIAGA 2.***
