Penghapusan beasiswa MANPK memupus harapan siswa miskin berprestasi. Negara seolah lepas tangan atas nama kemandirian.
Oleh: Rikza Anung Andita Putra | Alumni MANPK Yogyakarta
Ingatan saya masih merekam jelas masa-masa menimba ilmu di MANPK. Dulu, beasiswa bukan sekadar deretan angka dalam dokumen anggaran negara. Ia adalah denyut nadi harapan; sebuah alasan kuat yang membuat banyak orang tua di desa berani mengirimkan anak-anaknya bertarung dalam seleksi masuk berskala nasional.
Bagi kami, beasiswa itu adalah jembatan emas. Kami tumbuh dengan keyakinan penuh bahwa negara benar-benar hadir mengulurkan tangan. Melalui beasiswa, anak-anak dari keluarga prasejahtera namun cerdas bisa duduk berdampingan di ruang kelas yang sama. Kami belajar dengan standar tinggi, mencetak prestasi, tanpa pernah harus pusing memikirkan biaya SPP atau uang makan sehari-hari.
Sayangnya, hari ini, kabar pemangkasan dan penghapusan beasiswa itu merobek ingatan indah tersebut. Kebijakan ini bukan sekadar revisi anggaran biasa. Secara perlahan, pemerintah sedang merampas paksa harapan generasi penerus bangsa.
Ilusi Kemandirian yang Membebani
Ironi terbesar dari situasi ini berakar pada dalih “kemandirian”. Saat ini, pemerintah gencar mendorong MANPK agar berdiri sebagai lembaga yang mandiri. Namun, sungguh janggal ketika pada saat yang sama, mereka justru mematahkan tongkat penopang utamanya.
Alih-alih memperkuat institusi, kemandirian ini malah tampak seperti jalan pintas pemerintah untuk berhemat. Pemerintah secara halus memindahkan beban pembiayaan dari pundak negara ke punggung siswa dan orang tua. Padahal, beasiswa MANPK selama ini berfungsi sebagai instrumen afirmasi yang sangat krusial. Beasiswa inilah yang menjaring permata-permata tersembunyi dari berbagai kelas sosial ekonomi.
Tanpanya, akses pendidikan unggulan kembali menyempit. Hanya mereka yang berduit yang sanggup bertahan. Konsekuensi ini jelas mencederai prinsip negara kesejahteraan (welfare state), di mana pendidikan adalah hak dasar yang wajib dijamin, bukan komoditas yang diperjualbelikan.
Jeritan Pengelola dan Krisis Kepercayaan
Lebih jauh lagi, dampak kebijakan sepihak ini memukul keras para pengelola di lapangan. Sejak awal tahun, mereka terjebak dalam pusaran kebingungan. Sekolah telanjur mempromosikan beasiswa sebagai daya tarik utama pada masa penerimaan siswa baru. Tiba-tiba, anggaran membeku dan raib begitu saja.
