Belanja motor, jasa penyelenggara, hingga kaus kaki menyeret BGN ke pusaran kritik. Bantahan resmi keluar, tetapi sorotan soal prioritas anggaran belum juga padam.
Badan Gizi Nasional atau BGN digulung isu pemborosan anggaran setelah sederet pos belanja dalam program Makan Bergizi Gratis ramai dipersoalkan. Perdebatan publik kini tak lagi semata menyoal kualitas menu, melainkan juga daftar pengadaan yang dianggap jauh dari inti kebutuhan penerima manfaat.
BGN memang sudah mengeluarkan bantahan. Namun, klarifikasi itu belum cukup untuk mematikan kritik. Polemik ini telanjur membentuk kesan bahwa program gizi raksasa itu terseret kontroversi belanja penunjang yang sulit dijelaskan secara sederhana.
Prioritas Anggaran Dipertanyakan
Pengadaan motor listrik menjadi titik api paling panas. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pengadaan itu masuk anggaran 2025, belum dibagikan, dan realisasinya mencapai 21.801 unit dari 25.000 unit pesanan.
BGN berdalih kendaraan itu dibutuhkan untuk operasional kepala SPPG, terutama di wilayah dengan medan berat.
Sorotan lain datang dari jasa penyelenggara acara. Nilai yang dipersoalkan publik berada pada kisaran Rp113 miliar. Dadan menyebut, penggunaan jasa itu sebagai langkah strategis agar kegiatan lembaga baru bisa berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu.
Tetapi, logika itu justru memantik pertanyaan lebih keras. Ketika distribusi, mutu layanan, dan tata kelola lapangan masih jadi pekerjaan rumah, belanja publikasi dan acara mudah dibaca sebagai simbol prioritas yang bergeser.
Di titik ini, kritik publik tidak lagi hanya menyerang satu item, melainkan arah pengelolaan program secara keseluruhan.
Bantahan Belum Memadamkan Sorotan
Pada isu kaus kaki dan laptop, BGN menegaskan telah terjadi simpang siur informasi. Kaus kaki disebut bagian dari pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di Universitas Pertahanan, bukan pengadaan operasional langsung BGN.
Adapun isu pengadaan 32.000 laptop dibantah, dengan realisasi 2025 disebut sekitar 5.000 unit.
BGN juga merinci pengadaan alat makan untuk 315 SPPG berbasis APBN dengan pagu Rp89,32 miliar dan realisasi sekitar Rp68,94 miliar.
Untuk alat dapur, pagunya Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar. Penjelasan ini dimaksudkan untuk meredam narasi bahwa semua belanja besar di MBG otomatis merupakan pemborosan.
Namun, tekanan terhadap BGN tidak berhenti pada bantahan pengadaan. Ombudsman RI sebelumnya menemukan empat potensi maladministrasi dalam program MBG, termasuk keterlambatan verifikasi mitra dan pencairan honorarium staf lapangan.
Temuan ini mempertebal kesan bahwa masalah MBG bukan sekadar perang narasi, tetapi juga menyentuh tata kelola layanan publik.
Isu pemborosan yang kini menggulung BGN bukan lagi sekadar riuh media sosial. Ia berubah menjadi ujian serius bagi kredibilitas program unggulan pemerintah: apakah mampu meyakinkan publik bahwa setiap rupiah benar-benar dipusatkan pada gizi penerima manfaat, bukan habis dalam kontroversi belanja penunjang.***
