Tulsi Gabbard menyatakan Iran tak bangun ulang program nuklir pasca-serangan AS 2025.
Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, mengungkap bahwa Iran tidak melakukan upaya membangun kembali kapasitas pengayaan nuklirnya sejak dihancurkan dalam serangan militer AS pada 2025.
Pernyataan itu disampaikan dalam kesaksian tertulis kepada Komite Intelijen Senat pada Rabu (18/3/2026). Temuan ini langsung memicu polemik karena bertentangan dengan alasan utama Presiden Donald Trump dalam melancarkan perang terhadap Iran.
Gabbard menyebut serangan bertajuk “Operasi Midnight Hammer” pada Juni 2025 telah melumpuhkan total program nuklir Iran.
“Tidak ada upaya sejak saat itu untuk mencoba membangun kembali kapasitas pengayaan mereka,” tulis Gabbard dalam dokumen resmi tersebut.
Pernyataan ini menjadi sorotan.
Pasalnya, Trump sebelumnya berulang kali menegaskan bahwa ambisi nuklir Iran merupakan ancaman mendesak bagi keamanan nasional Amerika Serikat.
Kesaksian Dipertanyakan, Senat Soroti Perbedaan Pernyataan
Kontroversi muncul setelah Gabbard tidak menyampaikan bagian krusial tersebut dalam kesaksian lisannya yang disiarkan secara terbuka.
Langkah itu memicu kecurigaan dari kalangan Demokrat. Senator Mark Warner menilai ada informasi penting yang sengaja tidak disampaikan ke publik.
Gabbard membantah tudingan tersebut. Ia menyebut keterbatasan waktu sebagai alasan.
Melalui pernyataan di media sosial, ia tetap menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan apa yang dianggap sebagai ancaman segera.
“Sebagai Panglima Tertinggi, Presiden berhak menetapkan penilaian ancaman berdasarkan intelijen yang tersedia,” tulisnya.
Iran Melemah, Tapi Kapasitas Militer Masih Ada
Dalam laporan intelijen, kondisi Iran disebut masih utuh sebagai sistem, tetapi mengalami degradasi parah akibat serangan bertubi-tubi dalam “Operasi Epic Fury”.
Sejumlah tokoh kunci, termasuk Ayatollah Ali Khamenei dan Ali Larijani, dilaporkan tewas.
Namun demikian, struktur pemerintahan Iran tetap berjalan.
Gabbard mengingatkan bahwa meski ancaman nuklir tidak bersifat jangka pendek, Iran masih memiliki kemampuan militer melalui rudal dan pesawat tanpa awak.
Ancaman tetap ada. Terutama terhadap kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Pejabat Mundur, Kritik Internal Menguat
Dinamika politik internal AS ikut memanas. Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, Joe Kent, memilih mundur dari jabatannya.
Ia menyatakan pengunduran diri sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perang Presiden Trump.
Menurut Kent, Iran tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap wilayah Amerika Serikat.
Ia juga menilai keputusan perang bertentangan dengan janji politik “America First”.
Sementara itu, sejumlah diplomat internasional, termasuk dari Oman dan Inggris, turut meragukan urgensi perang yang diklaim Washington.
Mereka menilai kondisi Iran saat ini tidak cukup untuk membenarkan serangan militer berskala besar.***
