Sejarah mencatat Haji Abdul Mu’thi bukan sekadar ulama biasa, melainkan sosok guru batin pembisik Proklamasi sekaligus perwira militer yang berani melawan arus kekuasaan demi menjaga kemurnian akidah.
Banyak orang langsung teringat pada tokoh-tokoh modern ketika mendengar nama Abdul Mu’thi dalam lintasan sejarah pergerakan Islam Indonesia. Padahal, lembaran sejarah menyimpan satu sosok ulama visioner bernama serupa dari Keresidenan Madiun.
Haji Abdul Mu’thi tidak hanya memimpin Muhammadiyah pada masa-masa awal, tetapi ia juga memegang peran krusial sebagai guru spiritual Presiden Soekarno dan perwira tinggi militer negara ini.
Meramu Ilmu dari Sekolah Belanda hingga Mesir
Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tahun 1889, Abdul Mu’thi muda menolak batasan satu corak pemikiran. Ia tampil sebagai santri langka yang sukses memadukan dua kutub pendidikan yang bertolak belakang. Ia menajamkan logika dan penguasaan bahasa asing di sekolah menengah Belanda, lalu mengembara dari pesantren ke pesantren di pelosok Jawa Timur untuk memuaskan dahaga spiritualnya.
Petualangan intelektualnya mencapai puncak pada tahun 1914. Menantang bahaya Perang Dunia I yang tengah berkecamuk, ia nekat mengarungi samudra menuju Mesir. Di sana, ia menimba gagasan pembaruan Islam langsung dari para reformis Timur Tengah. Bekal pemikiran progresif inilah yang kelak ia gunakan untuk mendobrak kebekuan dakwah di Tanah Air.
Singa Podium yang Menggetarkan Kolonial
Sepulang ke Nusantara, Abdul Mu’thi langsung terjun ke gelanggang pergerakan. Ia mengawali kiprah organisasinya dengan memimpin Cabang Muhammadiyah Kudus pada tahun 1923. Sebagai seorang mubalig, ia tampil bagaikan singa podium. Ia kerap melontarkan pidato dan ceramah keagamaan yang keras menentang kebijakan kolonial Belanda. Ia juga aktif mengedarkan selebaran pencerahan kepada umat Islam.
Akibat keberaniannya, kepolisian kolonial sering menegurnya. Puncaknya, pemerintah kolonial menangkap sang kiai dengan tuduhan menghina penguasa dan mengganggu ketenteraman. Hoofdbestuur (HB) Muhammadiyah Yogyakarta kemudian mengutus Haji Fachrodin untuk membebaskannya. Upaya ini berhasil dengan syarat Abdul Mu’thi harus meninggalkan Kudus.
Setelah insiden tersebut, K.H. Ibrahim selaku Ketua HB Muhammadiyah memercayakan posisi Konsul Muhammadiyah Madiun kepadanya untuk periode 1923-1932. Di Madiun, ia sukses menerapkan strategi dakwah yang luwes namun prinsipil, menancapkan akar pembaruan di tengah kuali peleburan sosial yang sangat rumit antara kaum abangan, santri tradisional, dan embrio kelompok kiri.
Ruang Batin Sang Proklamator dan Kiprah Militer
Di balik layar pergerakan organisasi, kehidupan Haji Abdul Mu’thi menyimpan narasi persahabatan spiritual yang erat dengan Ir. Soekarno. Berdasarkan catatan sejarah lisan, publik mengenalnya sebagai satu dari empat ulama khos (khusus)—bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari, RMP Sosrokartono, dan Syekh Musa—yang membimbing Bung Karno. Sang presiden meminta pertimbangan batin kiai asal Jombang tersebut untuk mencari momentum paling tepat saat memerdekakan bangsa.
Kiprah kebangsaannya terus meluas. Pada era pendudukan Jepang, ia memimpin Masyumi di Jakarta dan aktif menggerakkan kaum muda merebut kemerdekaan. Memasuki masa republik, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberinya tugas berat mengumpulkan obligasi nasional demi mendanai perjuangan pemerintah. Lebih istimewanya lagi, ulama ini juga berdinas di kemiliteran. Ia menyandang pangkat Mayor Jenderal dan menjabat sebagai Kepala Kantor Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) Yogyakarta.
Harga Mahal Sebuah Integritas
Sayangnya, pusaran politik Demokrasi Terpimpin akhirnya menguji persahabatan sang kiai dengan penguasa hingga ke titik nadir. Memasuki dekade 1960-an, Bung Karno mulai merajut kemesraan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) lewat rumusan Nasakom. Melihat manuver tersebut, Haji Abdul Mu’thi menolak bungkam. Ia yakin umat tidak boleh menukar akidah demi memuluskan kompromi politik sesaat.
Sikap kritis ini menuntut bayaran yang teramat mahal. Rezim Orde Lama menetapkan sang guru spiritual sebagai buronan politik dan menuduhnya terlibat dalam kasus Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) bersama tokoh-tokoh bangsa seperti M. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara. Negara yang kemerdekaannya turut ia bidani justru menjebloskannya ke balik jeruji besi.
Akhir Perjalanan Sang Penjaga Akidah
Badai politik Orde Lama akhirnya berlalu. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang, persyarikatan mendaulatnya masuk ke dalam jajaran Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama ulama besar lainnya seperti Prof. Dr. Hamka.
Setelah mengarungi lautan turbulensi sejarah, Haji Abdul Mu’thi mengembuskan napas terakhir karena sakit pada Senin, 20 September 1976. Beliau berpulang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, pada usia 78 tahun.
Meski arus politik sempat meminggirkannya, warisan integritasnya tidak pernah padam. Publik hari ini mengenangnya bukan karena rentetan jabatan mentereng maupun pangkat militernya. Kisah Haji Abdul Mu’thi menyisakan satu pesan abadi: loyalitas tertinggi seorang ulama tidak pernah tunduk pada penguasa, melainkan tegak lurus pada nilai-nilai keimanan yang ia genggam hingga akhir hayat.***
Rujukan:
- Arsip Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur.
- Ensiklopedia Tokoh Muhammadiyah.
- Mu’arif. (2020). Jejak Persyarikatan: Abdul Mu’thi, Konsul Muhammadiyah Madiun. Suara Muhammadiyah.
- Wawancara Sejarah Lisan Tokoh Muhammadiyah Madiun.
