Kemlu RI menegaskan bahwa rencana keterlibatan 8.000 personel di Gaza murni misi kemanusiaan. TNI bakal fokus pada perlindungan sipil dan rekonstruksi, tanpa terlibat operasi tempur atau pelucutan senjata faksi.
Pemerintah Indonesia menegaskan rencana keterlibatan personel Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza akan difokuskan murni pada misi kemanusiaan. Fokus utama meliputi perlindungan warga sipil, layanan medis, dan dukungan rekonstruksi.
Indonesia menekankan, personelnya tidak disiapkan untuk operasi tempur maupun tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun.
Penegasan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/2/2026). Kemlu menyebut partisipasi Indonesia dalam ISF sepenuhnya berada di bawah kendali nasional, berlandaskan politik luar negeri bebas aktif, serta prinsip-prinsip hukum internasional.
“Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun. Tugas ini tidak dihadapkan untuk memusuhi pihak tertentu,” tulis Kemlu dalam pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Antara.
Kemlu juga menyatakan ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik ( national caveats ), mengikuti mandat yang kelak disepakati pemerintah.
Bantahan Isu Pelucutan Senjata
Sejalan dengan Kemlu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebelumnya telah membantah narasi liar bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti senjata faksi-faksi di Gaza.
Mengutip laporan BBC Indonesia yang dilansir Detik (11/2/2026), Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa narasi pelucutan senjata (disarmament) tidak sesuai dengan fokus misi yang disiapkan Indonesia.
Sorotan Dunia dan Kesiapan TNI
Rencana ini juga menjadi sorotan media internasional. Reuters (10/2/2026) melaporkan bahwa pasukan penjaga perdamaian multinasional untuk Gaza diperkirakan berjumlah sekitar 20.000 personel. Indonesia diproyeksikan berkontribusi signifikan dengan estimasi hingga 8.000 personel.
Namun, Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, menyebut belum ada kesepakatan final mengenai syarat penugasan maupun area operasi. Rincian operasional—mulai dari lokasi penempatan, jumlah pasti, hingga jadwal—masih menunggu mandat internasional yang jelas.
Di sisi teknis, TNI menyatakan kesiapannya. Associated Press (AP) melaporkan pada Minggu (15/2/2026), Juru Bicara TNI AD Brigjen Donny Pramono menyebut struktur pasukan dan linimasa kesiapan telah disusun.
“Pada prinsipnya, kami siap ditugaskan di mana saja. Pasukan kami sepenuhnya siap dan dapat diberangkatkan dalam waktu singkat begitu pemerintah memberikan persetujuan formal,” ujar Donny kepada AP.
Ia menegaskan, kesiapan teknis ini bukan berarti keberangkatan akan dilakukan serta-merta tanpa keputusan politik final.
Dinamika ini berkaitan erat dengan inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden AS Donald Trump untuk fase pascaperang Gaza. Nasib pembentukan pasukan ini kemungkinan besar akan terlihat arahnya pada pertemuan pejabat tingkat tinggi di Washington, 19 Februari 2026 mendatang.
Di dalam negeri, Pemerintah berupaya menempatkan garis batas tegas: keterlibatan Indonesia—jika terealisasi—adalah untuk kemanusiaan, bukan untuk terjebak dalam pusaran konflik bersenjata.***
