Pemerintah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 menjelang Ramadan dan Idulfitri, saat sejumlah ekonom memberi warning kondisi perekonomian tidak sedang baik-baik saja pada 2026–2027. Kebijakan itu diumumkan di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, paket stimulus tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat yang akan menjalankan ibadah puasa dan melakukan perjalanan mudik.
“Kita ingin meringankan saudara-saudara kita yang dalam rangka puasa dan Lebaran biasanya bersilaturahmi, mudik atau pulang kampung dengan kemudian kita memberikan stimulus-stimulus dalam bentuk diskon-diskon, baik tiket kereta api, tiket pesawat, maupun tiket penyeberangan, semua semata-mata untuk kita membantu meringankan semua masyarakat,” ujar Prasetyo seperti dilansir laman Kementerian Sekretariat Negara.
Diskon Transportasi dan WFA
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN untuk diskon tarif transportasi. PT KAI memberikan diskon 30 persen untuk perjalanan 14–29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.
PT Pelni menyiapkan diskon 30 persen pada 11 Maret–5 April 2026 dengan target 445 ribu penumpang. ASDP memberikan diskon 100 persen jasa kepelabuhanan pada 12–31 Maret 2026, menyasar 945 ribu kendaraan dan 2,4 juta penumpang.
Untuk angkutan udara kelas ekonomi domestik, pemerintah menetapkan diskon 17–18 persen pada 14–29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang. Selain itu, pemerintah menerapkan skema WFA atau flexible working arrangement selama lima hari, yakni 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Pengaturan WFA bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB, sementara pekerja swasta diatur lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.
Bantuan Pangan dan Fokus Keselamatan
Pemerintah juga memperkuat daya beli masyarakat melalui bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Bantuan itu disalurkan sekaligus untuk dua bulan.
Program tersebut menyasar 35,04 juta KPM dari desil 1–4 dengan estimasi anggaran Rp11,92 triliun.
Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada stimulus ekonomi, tetapi juga memastikan keselamatan perjalanan mudik, terutama di tengah tingginya curah hujan.
“Kita terus-menerus berkoordinasi untuk memastikan kelaikan jalan-jalan yang sekarang dengan musim hujan ini banyak juga yang terjadi lubang, bahkan di beberapa tempat sempat jatuh korban. Kami mewakili pemerintah tentu sangat prihatin, dan saya terus hampir setiap hari mengingatkan untuk kita pada seluruh jajaran memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini tapi berisiko fatal,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan tersebut mampu menggerakkan ekonomi nasional pada triwulan pertama 2026. “Harapan kita, dengan seperti itu maka ekonomi akan tumbuh, ekonomi akan bergerak di triwulan pertama,” tandasnya.
Ekonomi Berisiko Memburuk 2026
Untuk diketahui, sejumlah ekonom senior mengingatkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky seperti dilansir Alinea.id menyebut kondisi perekonomian Indonesia berisiko memburuk hingga 2026, bahkan membuka peluang resesi pada semester II 2026 atau 2027.
Ia menyampaikan hal itu dalam keterangan resminya, dengan menyoroti lemahnya indikator makroekonomi, sempitnya ruang kebijakan fiskal, serta tekanan global yang meningkat.
“Pertumbuhan ekonomi kemungkinan masih kisaran 5%, namun berisiko turun hingga kisaran 2,5%. Penyebabnya antara lain karena konsumsi rumah tangga terus menurun. Terutama disebabkan oleh pendapatan pekerja yang menurun, seiring dengan meningkatnya PHK dan informalisasi pekerjaan,” ujar Awalil.
Menurut dia, struktur pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada konsumsi rumah tangga seperti satu dekade terakhir. Inflasi memang terkendali, tetapi komponen makanan masih tinggi. Tingkat pengangguran menurun, namun kualitas ketenagakerjaan dinilai memburuk.
Komponen investasi dan ekspor, lanjutnya, belum menunjukkan penguatan berarti. Keduanya hanya tumbuh dalam lintasan normal. Jika melambat, risiko pertumbuhan turun ke 2,5% semakin besar.
Tekanan Fiskal dan Risiko Utang
Awalil juga menyoroti memburuknya transaksi internasional pada 2025 yang diperkirakan berlanjut pada 2026. Indonesia mengalami defisit Neraca Pembayaran Indonesia dan defisit transaksi finansial, kondisi yang jarang terjadi.
Dari sisi fiskal, ia mengingatkan pendapatan negara, terutama pajak, sulit meningkat di tengah ekonomi lesu. Di sisi lain, belanja negara terus membesar karena program prioritas dan struktur birokrasi.
“Padahal, beban utang pemerintah makin berat. Menilai utang pemerintah masih aman hanya dari rasionya atas PDB tidak memadai. Lebih tepat menilainya dari aspek beban pembayaran bunga dan pelunasan pokok. Debt service ratio telah lebih dari 40%, bahkan hanya bunga saja telah hampir 20%,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan kredit melambat pada 2025 dan perbankan sulit mendorong ekspansi pada 2026. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) tidak turun signifikan dan transmisi BI-rate berjalan lambat.
Ruang kebijakan moneter Bank Indonesia juga dinilai menyempit, antara lain karena kepemilikan Surat Berharga Negara yang sudah besar.
Di tengah kondisi tersebut, sebagian besar penduduk berada di sekitar garis kemiskinan dan kelas menengah menyusut. Ketimpangan kekayaan finansial meningkat. Situasi ini, kata dia, dapat memperluas risiko ekonomi menjadi sosial dan politik.
“Pelemahan rupiah pada 2025 bisa berlanjut pada 2026, bahkan berpotensi dengan volatilitas yang lebih tinggi. Hal itu terkait erat pula dengan peningkatan risiko keuangan global,” ujarnya.
Bayang-bayang Stagflasi Global
Awalil menilai ekonomi global menghadapi ancaman stagflasi, terutama di negara maju. Amerika Serikat dan China masih dibayangi risiko perlambatan, peningkatan pengangguran, dan inflasi relatif tinggi.
Ia mengingatkan potensi “crash” skala besar seperti 2008. Saat krisis 2008, The Fed melakukan injeksi likuiditas melalui Quantitative Easing (QE) pada 2009–2011. QE dihentikan pada 2012 dan normalisasi neraca dilakukan, termasuk pengurangan US Treasury hingga awal Desember 2025.
“Hal ini berdampak besar pada likuiditas global,” jelasnya.
Dampaknya, Bank Indonesia harus menyerap SBN yang dilepas investor asing dan menerbitkan instrumen SRBI pada pertengahan 2023.
Normalisasi neraca The Fed juga mendorong rebalancing portofolio global ke emas sejak 2022. Harga emas terus naik hingga 2025, dan belum ada sinyal pergeseran signifikan ke komoditas lain seperti tembaga.
Awalil memprakirakan stagflasi berlanjut pada 2026, diperumit tensi geopolitik, kebijakan suku bunga tinggi, serta tekanan likuiditas di negara-negara BRICS.
“Kombinasi ketahanan ekonomi yang relatif rapuh dan ketidakpastian keuangan global yang tinggi membuat risiko Indonesia cukup tinggi. Terutama risiko kemampuan membayar beban utang dan risiko pembiayaan kembali (refinancing). Tidak mustahil, Indonesia akan mengalami gagal bayar sebagian kewajiban utangnya pada semester dua tahun 2026 atau semester satu 2027,” paparnya.
Ia menilai peringatan tersebut merupakan “warning” agar otoritas ekonomi, termasuk pemerintah dan Bank Indonesia, meningkatkan kewaspadaan.
Menurutnya, Insight Bright bukan prediksi pasti terjadinya krisis, melainkan pengingat bahwa risiko resesi atau tekanan berat dapat muncul pada pertengahan 2026 atau 2027 jika tidak diantisipasi secara serius.***
