Upah yang belum juga cair di akhir Januari membuat ribuan PPPK Paruh Waktu di Surabaya bertanya-tanya, sebelum pemerintah kota akhirnya membuka lapisan aturan yang selama ini bekerja senyap di balik meja anggaran.
Keluhan soal belum dibayarkannya upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mencuat seiring berakhirnya bulan pertama masa kerja mereka. Di ruang-ruang kerja perangkat daerah, kegelisahan itu beredar pelan: mengapa gaji belum masuk, padahal status ASN sudah disandang sejak awal Januari?
Pemerintah Kota Surabaya menegaskan, situasi tersebut bukan akibat kelalaian administratif, melainkan konsekuensi langsung dari perubahan mekanisme pengupahan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya, Ira Tursilawati, menjelaskan bahwa hingga kini terdapat 14.561 pegawai yang telah menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK), efektif bekerja sejak 2 Januari 2025.
Jumlah tersebut lebih kecil dari usulan awal Pemkot Surabaya yang mencapai 14.697 orang. Selisih terjadi karena sebagian tidak memenuhi persyaratan administrasi, serta adanya peserta yang meninggal dunia sebelum proses pengangkatan rampung.
Namun, kata Ira, persoalan utama yang kini dipertanyakan pegawai bukanlah jumlah, melainkan waktu pembayaran upah.
Aturan Baru, Ritme Baru
Menurut Ira, Pemkot Surabaya tidak memiliki keleluasaan untuk menetapkan skema sendiri. Mekanisme pengupahan PPPK Paruh Waktu wajib mengikuti Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227 tertanggal 16 Januari 2025.
Dalam regulasi tersebut, negara membedakan dua kategori ASN: PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu. Perbedaannya bukan sekadar jam kerja, tetapi juga menyentuh sumber anggaran dan waktu pencairan gaji.
PPPK Penuh Waktu menerima gaji di awal bulan, disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan dibiayai melalui pos belanja pegawai. Sementara itu, PPPK Paruh Waktu ditempatkan pada skema belanja barang dan jasa, dengan sistem pembayaran setelah masa kerja berjalan.
“Di diktum aturan disebutkan bahwa sumber pendanaan PPPK Paruh Waktu dapat berasal selain belanja pegawai. Di Surabaya, posisinya memang ada di belanja barang dan jasa,” ujar Ira.
Skema ini membuat PPPK Paruh Waktu secara administratif diperlakukan sebagai penyedia jasa pemerintah, meski status kepegawaiannya telah resmi menjadi ASN.
Mengapa Belum Cair?
Penjelasan lebih teknis disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Surabaya, Wiwiek Widayati. Ia menuturkan bahwa dalam logika belanja jasa, pembayaran hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan dan diverifikasi.
“Prinsipnya adalah kinerja dulu, baru upah dibayarkan,” kata Wiwiek.
Dengan SPK yang berlaku sejak 2 Januari, masa kerja satu bulan penuh baru berakhir pada 31 Januari 2026. Artinya, secara sistem keuangan daerah, pencairan upah baru bisa diproses setelah tanggal tersebut.
Pemkot Surabaya memastikan pencairan akan dilakukan di awal Februari 2026. Perangkat daerah akan mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan setelah itu upah ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai.
“Bukan berarti upah tidak dibayarkan. Ini soal siklus anggaran yang harus patuh pada aturan baru,” ujar Wiwiek.
Kepatuhan yang Tidak Bisa Ditawar
Wiwiek menambahkan, Pemkot Surabaya telah melakukan konsultasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai pedoman nasional. Penempatan anggaran pada belanja barang dan jasa bukan keputusan sepihak daerah, melainkan hasil penyesuaian terhadap nomenklatur yang ditetapkan pusat.
Dalam sistem keuangan negara yang semakin ketat, kesalahan klasifikasi belanja berisiko menimbulkan persoalan audit dan hukum. Karena itu, pemerintah kota memilih jalur aman: patuh penuh pada regulasi.
“Sepanjang pedoman dari pusat mengarahkan demikian, kami di daerah wajib mengikuti,” kata Wiwiek.
Di Antara Status dan Kenyataan
Peristiwa belum cairnya upah ini memperlihatkan wajah lain dari reformasi birokrasi. PPPK Paruh Waktu berada di wilayah transisi: bukan lagi tenaga kontrak, tetapi juga belum sepenuhnya menikmati ritme dan fasilitas ASN penuh waktu.
Bagi pemerintah, ini adalah soal kepatuhan regulasi. Bagi pegawai, ini adalah soal kebutuhan hidup sehari-hari yang tak selalu sejalan dengan kalender anggaran.
Surabaya kini berdiri di tengahnya—mencoba menjembatani harapan pegawai dan disiplin keuangan negara, sembari memastikan bahwa perubahan status kepegawaian tidak berhenti pada simbol, tetapi juga menemukan ritmenya dalam praktik.***
