Di tengah libur panjang akhir tahun, pemerintah membaca ulang cara orang bekerja—dan menemukan pusat perbelanjaan sebagai denyut baru produktivitas sekaligus konsumsi.
Menjelang tutup 2025, negara tidak hanya berbicara tentang arus mudik dan lampu hias Natal, tetapi juga tentang bagaimana ekonomi tetap bergerak ketika kantor-kantor mengendurkan ritmenya. Dari sanalah wacana Work From Mall(WFM) muncul: sebuah gagasan yang terdengar ringan, nyaris kasual, namun sarat muatan ekonomi. Ia lahir dari kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan pemerintah selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Bagi pemerintah, kerja fleksibel bukan sekadar soal kenyamanan pegawai. Ia adalah instrumen kebijakan—cara halus menjaga mobilitas tetap terkendali, layanan publik tidak terhenti, dan konsumsi rumah tangga terus berdenyut.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa pengaturan kerja selama Nataru dirancang untuk mencegah penumpukan arus perjalanan sekaligus memastikan roda ekonomi tidak berhenti berputar. “Pengaturan kerja ASN pada periode Nataru ditujukan agar arus mobilitas tidak menumpuk, sekaligus aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujarnya dalam keterangan pers pertengahan Desember 2025.
Nada serupa disampaikan oleh Rini Widyantini, yang melihat fleksibilitas kerja sebagai respons administratif atas perubahan pola kerja masyarakat urban—lebih cair, lebih digital, dan semakin lepas dari sekat ruang kantor.
Dari WFA ke Meja Kerja di Mal
Wacana Work From Mall bukan kebijakan yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ia tumbuh dari praktik yang sebenarnya sudah lama berlangsung. Kafe di pusat perbelanjaan, lounge dengan Wi-Fi cepat, hingga sudut-sudut co-working informal telah lama menjadi “kantor sementara” bagi pekerja lepas, pelaku ekonomi digital, hingga karyawan swasta yang bekerja jarak jauh.
Dalam salah satu peninjauan pusat perbelanjaan di Jakarta, 26 Desember 2025, Airlangga menyebut mal memiliki prasyarat dasar yang memadai untuk menopang produktivitas: listrik stabil, koneksi internet, ruang duduk, dan akses konsumsi. “Banyak anak muda bekerja dari mana saja. Mal bisa menyediakan workstation yang mendukung produktivitas itu,” katanya.
Di titik ini, negara tidak sedang menciptakan kebiasaan baru, melainkan memberi legitimasi pada pola kerja yang telah mengakar di generasi urban. Pekerjaan tak lagi melekat pada gedung perkantoran; ia berpindah mengikuti sinyal Wi-Fi dan colokan listrik.
Logika Ekonomi di Balik Ruang Publik
Di balik kesan santai Work From Mall, terdapat logika ekonomi yang cukup lugas. Konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh belanja masyarakat.
Ketika libur panjang berpotensi memperlambat aktivitas produktif, pemerintah memilih strategi lain: mendekatkan kerja dengan konsumsi. Bekerja dari mal, secara implisit, membuka peluang belanja—makan siang, kopi sore, hingga transaksi ritel yang mungkin tak direncanakan.
Dalam konteks inilah Budi Santoso menempatkan momentum akhir tahun sebagai fase krusial. Melalui program BINA Great Sale yang berlangsung 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, pemerintah menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun, melibatkan ratusan peritel dan pusat belanja di berbagai daerah.
“Perdagangan ritel dan konsumsi domestik adalah motor penting pertumbuhan ekonomi. Karena itu, momentum libur akhir tahun harus dijaga,” ujar Budi Santoso saat peluncuran program tersebut, 18 Desember 2025.
Airlangga bahkan memproyeksikan total belanja masyarakat hingga akhir tahun bisa menembus Rp110 triliun—angka yang menempatkan pusat perbelanjaan sebagai episentrum peredaran uang.
Liburan, Produktivitas, dan Kota
Dari sudut pandang pariwisata, kerja fleksibel membuka kemungkinan baru. Widiyanti Putri Wardhana melihat kombinasi liburan dan produktivitas sebagai tren global yang mulai mengakar di kota-kota besar. “Kombinasi liburan dan produktivitas menjadi tren baru. Ini memberi dampak positif bagi sektor pariwisata, ritel, dan ekonomi kreatif,” ujarnya, 27 Desember 2025.
Alih-alih pulang cepat karena cuti habis, wisatawan—khususnya kelas menengah urban—dapat memperpanjang masa tinggal dengan tetap bekerja. Hotel, kafe, dan pusat belanja pun ikut menikmati efeknya.
Asosiasi pengelola pusat belanja membaca sinyal yang sama. Surya Ananta, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia wilayah DIY, menyebut mal telah lama berevolusi menjadi ruang publik multifungsi. Bekerja dari mal, menurutnya, bukan hal baru—yang baru adalah pengakuan negara terhadap realitas tersebut.
Catatan Kritis di Balik Euforia
Namun, seperti semua kebijakan berbasis gaya hidup, Work From Mall menyimpan catatan. Ia lebih mudah diakses oleh pekerja kelas menengah perkotaan dengan pekerjaan digital dan fleksibel. Dampaknya terhadap pekerja informal, buruh manufaktur, atau sektor yang menuntut kehadiran fisik masih terbatas.
Ada pula soal keamanan data di ruang publik, biaya konsumsi tambahan yang bisa membebani pekerja, serta potensi pergeseran kemacetan ke kawasan pusat belanja. Pengamat mengingatkan, produktivitas jangka panjang tidak selalu sejalan dengan suasana konsumtif.
Pemerintah, setidaknya hingga akhir Desember 2025, memilih bersikap hati-hati. Work From Mall tidak ditetapkan sebagai kewajiban, melainkan sebagai praktik situasional—opsi di antara banyak cara menjaga ekonomi tetap bernapas di tengah libur panjang.
Di antara deretan etalase dan aroma kopi, kerja menemukan wajah barunya. Dan negara, untuk sementara, membiarkannya tumbuh—selama belanja terus bergerak dan ekonomi tidak kehilangan denyutnya.***
1 Komentar
Komentar ditutup.