Kritik terhadap rujukan berjenjang BPJS kembali mencuat setelah Relawan Kesehatan Indonesia menilai prosedur ini memperlambat penanganan pasien dan tidak lagi relevan di lapangan.
Keluhan mengenai rujukan berjenjang BPJS kembali mendapat sorotan. Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, menyebut alur rujukan yang berlaku saat ini membuat banyak pasien tersendat mendapatkan layanan medis yang tepat waktu. Menurut Agung, “pasien dipingpong”, mondar-mandir rumah sakit, dan kehilangan waktu yang seharusnya dipakai untuk penanganan medis.
Ia menggambarkan situasi yang kerap dialami masyarakat. Pasien datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), sudah diketahui butuh layanan tingkat tinggi, tetapi tetap harus melewati berlapis-lapis rumah sakit.
“Pasien dari FKTP harus ke RS tipe D atau C dulu, lalu pindah ke tipe B, dan baru ke tipe A. Ini bertele-tele dan membuang waktu. Padahal dari awal dokter FKTP sudah tahu pasien butuh rumah sakit tipe apa,” ujar Agung dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/11/2025).
“Rujukan berjenjang membuat pasien dipingpong. Pemeriksaan diulang, antrean diulang, biaya naik, dan risiko memburuknya kondisi pasien semakin besar,” katanya.
Agung mendorong pemerintah beralih ke rujukan berbasis kompetensi, di mana dokter FKTP dapat langsung mengirim pasien ke rumah sakit yang sesuai kapasitas penanganannya. “Kalau butuh tipe A, ya langsung saja ke tipe A. Jangan dipersulit. Negara tidak boleh menyusahkan orang yang sedang sakit,” ujarnya.
Ia juga menyinggung aspek pembiayaan. Perpindahan antara level rumah sakit, katanya, hanya membuat BPJS menanggung biaya lebih besar karena sejumlah tindakan dan administrasi harus diulang di setiap fasilitas.
“Rujukan berjenjang ini sudah tidak masuk akal. Saatnya pemerintah melakukan koreksi total. Ini menyangkut nyawa masyarakat,” ujar Agung.
Pemerintah Siapkan Rujukan Berbasis Kompetensi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui perlunya pembaruan sistem rujukan. Ia menyebut pemerintah sedang mempercepat penerapan rujukan berbasis kompetensi—alur yang ditentukan oleh kemampuan fasilitas kesehatan, bukan jenjang administratif.
Menurut Budi, alur tetap dimulai dari FKTP. Namun, dokter tingkat pertama akan langsung menentukan tingkat layanan yang cocok untuk kondisi pasien.
“Misalnya pasien stroke, kalau cukup ditangani layanan tingkat C, dia langsung ke RS dengan layanan stroke tingkat C. Kalau kasusnya lebih berat, langsung ke tingkat B,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan sistem baru ini masih digodok dan belum diterapkan penuh, tetapi pemerintah ingin mempercepat implementasinya.
BPJS Kesehatan: Tidak Ada Rujukan Berjenjang
Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, membantah bahwa pihaknya menerapkan skema rujukan bertingkat. Ia menegaskan bahwa BPJS memperbolehkan rujukan langsung ke rumah sakit tipe A apabila kondisi medis pasien membutuhkan penanganan tingkat tinggi.
“Kalau transplant hati, ngapain harus ke RS tipe C? Paling enggak bisa juga. Cuma BPJS membolehkan, dalam situasi seperti itu, langsung ke tipe A. BPJS boleh,” ujar Ali saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Namun, Ali menekankan bahwa rujukan langsung tetap bergantung pada keputusan medis. Dokter FKTP harus memastikan kondisi pasien memang memerlukan layanan dirujuk ke rumah sakit kelas atas.
Sampai kini, pemerintah belum menetapkan waktu pasti kapan transformasi sistem rujukan akan dijalankan. Namun tekanan dari masyarakat, tenaga kesehatan, dan organisasi advokasi terus meningkat, terutama karena kompleksitas layanan BPJS berulang kali dikeluhkan publik.***
