Teguran IOC kepada Indonesia soal penolakan atlet Israel menghidupkan kembali semangat lama: kedaulatan olahraga dan keberpihakan pada kemanusiaan.
International Olympic Committee (IOC) melarang Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade dan ajang olahraga internasional lainnya setelah pemerintah menolak visa atlet senam Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. IOC menegaskan, semua atlet harus bisa bertanding tanpa diskriminasi.
Keputusan itu memicu perdebatan: apakah Indonesia melanggar semangat Olimpiade, atau justru mempertahankan nilai kemanusiaan dan solidaritas Palestina yang telah menjadi bagian dari jati diri bangsa.
Jika larangan IOC benar-benar diterapkan, Indonesia berisiko kehilangan banyak event olahraga dunia, dengan potensi kerugian ekonomi besar. Namun, persoalan ini jauh melampaui urusan finansial. Ia menyentuh harga diri bangsa dan arah politik olahraga nasional—sebuah pertarungan lama antara kedaulatan dan globalisasi olahraga yang kini terulang dalam wajah baru.
Situasi ini mengingatkan pada peristiwa 1962, ketika Presiden Soekarno menolak kehadiran Israel dan Taiwan di Asian Games. Dihukum IOC, Indonesia lalu membalas dengan mendirikan GANEFO—Games of the New Emerging Forces—sebagai wadah olahraga bagi negara-negara dunia ketiga. Bagi Soekarno, olahraga adalah panggung politik, bukan sekadar perlombaan: “Olimpiade adalah alat imperialisme. GANEFO adalah simbol perlawanan bangsa-bangsa baru.”
Kini, enam dekade berlalu, semangat itu seakan hidup lagi. Indonesia kembali berdiri di persimpangan sejarah: tunduk pada tekanan global, atau setia pada nurani sendiri. Seperti GANEFO dulu, teguran IOC hari ini menjadi pengingat bahwa olahraga juga bisa menjadi cermin keberanian bangsa untuk berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.
Selengkapnya baca di sini.
