Alih-alih meningkatkan daya beli, program BSU dinilai hanya bersifat reaktif dan jangka pendek. Ekonom mendesak pemerintah fokus menciptakan lapangan kerja dan perbaiki iklim investasi.
__________
Ahli Makroekonomi dan Keuangan Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI), Teuku Riefky mengkritik program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta, yang besarnya sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan (Juni dan Juli). Menurut dia, kebijakan itu seperti memberikan ikan, bukan kail untuk rakyat.
Kata Riefky, program BSU bukan solusi menaikkan daya beli masyarakat dan berefek pada pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah seharusnya bisa menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Itu lebih baik dan krusial ketimbang menjalankan program BSU yang cenderung tak produktif,” kata Riefky, di Jakarta, dikutip Senin, 30 Juni 2025.
Menurut dia, BSU hanya berdampak sementara. “Isu strukturalnya adalah pemerintah ini perlu membuat iklim investasi dan bisnis yang lebih bersahabat, mengurangi praktik perburuan rente, mempermudah birokrasi, perizinan yang jelas dan lain semacamnya,” ujar Riefky.
Ia menilai, kebijakan pemerintah yang mendorong masuknya investasi, masih belum terasa alias belum nendang. “Itu yang sebetulnya paling penting. Bagaimana pemerintah membuat iklim investasi lebih bersahabat. Sehingga investasi masuk dan tercipta lapangan kerja. Selanjutnya, masyarakat mendapatkan income layak, secara alamiah daya beli pulih,” jelasnya.
Riefky tak yakin, program BSU banyak menolong masyarakat kelas menengah ke bawah yang punya kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
“Saat ini, masyarakat tidak memiliki income yang cukup stabil, penciptaan lapangan kerja relatif minim. Bahkan, di beberapa tempat dan kesempatan, kita lihat terjadi PHK massal. Inilah yang membuat daya beli masyarakat, secara agregat anjlok,” urainya.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai program BSU hanyalah respons cepat negara terhadap krisis konsumsi rumah tangga untuk kelas pekerja. Namun, menurut dia, program itu tidak cukup untuk mengangkat keluarga pekerja dari jurang kerentanan ekonomi.
Tantangan utamanya, kata dia, bukan sekadar besarnya bantuan, tetapi orientasi kebijakan yang selama ini bersifat jangka pendek dan reaktif. Ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, kelompok yang paling terdampak adalah pekerja informal, guru honorer, buruh pabrik, dan pelaku usaha kecil.
“Mereka tidak punya cadangan keuangan dan tidak bisa menunda konsumsi. Dalam situasi seperti itu, bantuan tunai seperti BSU hanya menjadi tambalan sementara,” kritiknya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah memberikan BSU senilai Rp600 ribu untuk periode Juni dan Juli 2025: untuk mempertahankan belanja ketika perekonomian mengalami pelemahan.
Selain itu, banyak pihak yang mendorong implementasi program BSU tersebut. “Bahkan, banyak yang minta, banyak sekali, kita kemarin bikin subsidi upah (BSU),” ungkap Sri Mulyani, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juni 2025.
Menkeu menegaskan, Indonesia tidak kekurangan tenaga kerja. Namun, angkatan kerja tersebut masih muda alias young labor. Dan, eksistensi tenaga kerja Indonesia juga terkendala masalah skill dan kualitas. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab membereskan masalah pendidikan, kesehatan, sampai memastikan gizi para angkatan kerja.
“Presiden Prabowo menetapkan bahwa mereka yang tidak beruntung, anak-anak orang miskin, sekarang ditampung di dalam Sekolah Rakyat. Sehingga mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang tidak hanya sama, bahkan baik. Itu tidak hanya memotong tali kemiskinan, namun juga meng-empower mereka,” katanya. ***
