Pemerintah mempercepat bantuan beras Oktober–Desember menjelang akhir tahun. Penetapan penerima dan kesiapan distribusi menjadi titik rawan program.
Pemerintah memutuskan mempercepat penyaluran bantuan beras periode Oktober–Desember 2026 kepada 33,2 juta keluarga.
Setiap keluarga memperoleh 10 kilogram per bulan. Pemerintah akan menyalurkan jatah tiga bulan sekaligus sehingga setiap penerima mendapatkan 30 kilogram beras.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan diputuskan dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Direktur Utama Perum Bulog.
“Untuk 33,2 juta keluarga, masing-masing dapat Oktober, November, Desember 10 kilo, jadi 30 kilo sekaligus bantuan pangan,” kata Zulkifli di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Menurut dia, bantuan ditujukan kepada keluarga dalam kelompok desil 1–4 atau 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah.
“Yang enggak bisa beli jadi diberi, dipercepat. Tadi kita laporkan, kita putuskan seperti itu,” ujarnya.
Membutuhkan Hampir Satu Juta Ton
Penyaluran kepada 33,24 juta keluarga selama tiga bulan membutuhkan sekitar 997 ribu ton beras. Jumlah itu berasal dari perkalian 30 kilogram dengan jumlah penerima.
Badan Pangan Nasional mencatat bantuan beras sepanjang 2026 dapat mencapai 2,6 juta ton, alokasi terbesar sejak program tersebut diluncurkan pada 2023.
Program tahun ini mencakup 662,8 ribu ton untuk Februari–Maret, 967,5 ribu ton bagi Juli–September, serta sekitar 997 ribu ton untuk Oktober–Desember.
Dengan demikian, percepatan yang diumumkan pemerintah bukan penambahan bantuan baru. Alokasi sampai Desember telah diputuskan sebelumnya. Perubahan terbaru terletak pada percepatan jadwal distribusi.
Bapanas menyatakan penyaluran tahap Februari–Maret dan Juli–September telah mencapai 1,63 juta ton. Namun, lembaga tersebut belum mengumumkan realisasi penyaluran periode Oktober–Desember per 27 Oktober.
Belum tersedia pula data terbuka mengenai jumlah penerima yang sudah menerima 30 kilogram beras, daerah yang memulai penyaluran, ataupun jadwal penyelesaian secara nasional.
Menggunakan Data Penerima Terpadu
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai dasar penetapan penerima. Data itu diperbarui Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2026 dan disaring Kementerian Sosial.
Penggunaan satu basis data ditujukan untuk mengurangi penerima ganda dan bantuan yang salah sasaran. Namun, ketepatannya tetap bergantung pada pembaruan kondisi setiap keluarga.
Perubahan pendapatan, kematian, perpindahan alamat, pernikahan, maupun pemisahan kartu keluarga dapat menyebabkan data administratif berbeda dari kondisi terkini.
Penyaluran sekaligus juga menimbulkan kebutuhan pengawasan berbeda. Petugas harus memastikan setiap keluarga menerima beras dengan berat bersih 30 kilogram, berkualitas layak konsumsi, dan tanpa pungutan.
Pada tahap Juli–September, pemerintah juga menggunakan pola penyaluran sekaligus. Realisasinya sempat mencapai 49,86 persen dari alokasi sekitar satu juta ton per 10 September 2026 setelah sebelumnya berada di kisaran 30 persen.
Pengalaman tersebut menunjukkan keputusan mempercepat penyaluran perlu diikuti data bertanggal mengenai kemajuan distribusi. Besarnya alokasi belum menunjukkan bantuan telah diterima keluarga sasaran.
Pemerintah juga perlu membuka realisasi per kabupaten dan kota, stok awal gudang Bulog, jadwal pengiriman, jumlah beras rusak atau dikembalikan, serta pengaduan masyarakat.
Data tersebut menentukan apakah penyaluran hampir satu juta ton beras benar-benar memperkuat daya beli menjelang Natal dan Tahun Baru atau baru tercatat sebagai alokasi pemerintah.***
