Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan memulai proses perekrutan guru. Namun, proses rekrutmen itu menuai kritik. Disebut hanya seremonial saja.
_________
Mengutip Surat Pengumuman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor Nomor: 0652/B.B2/GT.00.02/2025 tentang Mekanisme Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat, perihal adanya seleksi itu diumumkan sejak 10-11 Juni 2025.
Dalam persyaratan umum nomor 8 disebutkan bahwa syarat calon guru Sekolah Rakyat harus memiliki sertifikat pendidik melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Jabatan atau PPG Calon Guru.
Sedangkan lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi adalah lulusan yang telah mengikuti serangkaian seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiam Kerja (PPPK) pada tahun 2024.
Sementara itu, dalam persyaratan khusus nomor 3, disebutkan bahwa calon guru Sekolah Rakyat harus sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan terdata pada aplikasi SSCASN.
Dua persyaratan tersebut mengundang kritik dari forum guru dan pengamat pendidikan.
Menurut Ketua Umum Forum Guru Sertifikasi Nasional (FGSNI) Agus Mukhtar, tanpa harus mendaftar ke Sekolah Rakyat pun, para guru peserta PPG lulus 2024 dan PPPK 2024 tetap akan diangkat dan diberikan SK pada 2026.
Maka dari itu, Agus, dalam keterangan tertulisnya kepada Samudrafakta, dikutip Ahad, 15 Juni 2025, menilai, “Proses perekrutan guru Sekolah Rakyat patut diduga hanya seremonial saja.”.
Kata Agus, untuk guru PPG 2024 pra-jabatan, bukan dalam jabatan atau daljab, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten.
“Pertama, perekrutan (calon guru Sekolah Rakyat) sifatnya terbatas, bukan untuk masyarakat umum, apalagi guru (di bawah naungan) Kemenag,” lanjut Agus.
“Yang kedua, perekrutan bagi guru PPPK seleksi 2024 (sudah melalui tahap seleksi PPPK) sifatnya hanya penempatan bagi PPPK yang mau mendaftar (ke Sekolah Rakyat), dengan iming-iming gaji pokok, tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan kinerja (Tukin), serta pelatihan khusus sebagai guru Sekolah Rakyat, ” jelasnya.
Bagi FGSNI, program Sekolah Rakyat tidak subtantif untuk pendidikan di Indonesia. Forum menduga, sekolah tersebut hanya proyek belaka.
“Mending pemerintah mengoptimalkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Kalau seperti ini, fungsi pendidikan dan anggaran APBN akan terbagi lagi, setelah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendikti, ” kritik Agus.
Hal itu berakibat pada tidak optimalnya pelayanan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan di lembaga sekolah atau madrasah, serta kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Utamakan Guru Setempat Demi Ciptakan Chemistry Sosial Budaya
Pada bagian lain, Imam Fitri Rahmadi, Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menilai perekrutan guru Sekolah Rakyat dari guru lulus PPG adalah langkah yang tepat.
“Itu menjamin para calon guru sudah memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional,” kata Imam kepada Samudrafakta, Sabtu, 14 Juni 2025.
Namun, Imam memberi catatan bahwa perlu perhatian khusus pada kompetensi calon guru, dalam konteks pendidikan berasrama (boarding school)—sebagaimana konsep Sekolah Rakyat—yang tentunya karakteristiknya berbeda dibanding pendidikan non-asrama.
“Tidak kalah penting, hendaknya dipilih calon guru dari satu daerah dengan lokasi Sekolah Rakyat, supaya pembelajaran dapat berlangsung lebih kontekstual, terhubung dengan lingkungan sekitar dan kehidupan sosial siswa,” saran ahli Teknologi Pendidikan jebolan Johannes Kepler University (JKU) Linz, Austria itu.
Sebagai informasi, proses seleksi guru Sekolah Rakyat bakal menerima 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama, untuk nantinya ditempatkan pada sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.
Para guru yang lolos seleksi ditempatkan di Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap Ia dan 37 titik lokasi pada tahap Ib.
Tahap konfirmasi kesediaan telah dilakukan pada 11-13 Juni 2025. Setelahnya dilakukan pengolahan data bakal calon guru 14-15 Juni 2025, dan penetapan dan pengumuman calon guru Sekolah Rakyat pada 16 Juni 2025—seiring dilakukannya penyerahan data calon guru ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Nantinya, guru-guru yang lulus seleksi menjadi guru Sekolah Rakyat akan diangkat sebagai ASN PPK Jabatan Fungsional di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos).
Mereka bakal mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, serta pelatihan khusus sebagai guru Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah, khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2—berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pembelajarannya mencakup penguasaan akademis, penumbuhan karakter, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan hidup. Hal ini bertujuan untuk menciptakan agen perubahan demi memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.
Sekolah Rakyat dijadwalkan beroperasi pada bulan Juli mendatang pada tahun ajaran baru 2025-2026.***
