Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik.
__________
Pemerintah membatalkan rencana diskon tarif listrik 50 persen untuk pengguna daya listrik maksimal 1.300 Va pada Juni-Juli 2025. Pengamat menilai, pembatalan rencana yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu, 24 Mei itu, mengandung motif politik. Masyarakat pun merasa kena “PHP”.
“Kalau dari kacamata politik, (pembatalan diskon tarif listrik) ada kaitannya juga dengan urusan Ketum dan mantan Ketum Golkar. Makanya, soal kebijakan diskon listrik ini dianggap Presiden Prabowo masih belum selesai (terkait) koordinasi dan komunikasi antarmenteri,” kata Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu, 4 Juni 2025.
Iwan menduga, Airlangga sengaja menggaungkan rencana itu untuk mengambil efek elektoral. Namun, kata dia, rencana tersebut dihalangi oleh Bahlil sebagai pemimpin Airlangga di tubuh Golkar.
“Memang, secara politik, kalau saya lihat (Airlangga) ingin mengambil efek elektoral atau popularitas dari kebijakan ini. Makanya, ingin jadi leader dalam peluncuran kebijakannya. Cuma, sekali lagi, terbentur oleh Ketumnya (Golkar) yang di ESDM,” ungkap Iwan.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik. Ia mengklaim sama sekali tidak mendapat pemberitahuan resmi terkait keputusan tersebut sejak awal pengumuman.
“Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan,” kata Bahlil di sela acara Human Capital Summit di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
Bahlil juga mengaku tidak tahu alasan di balik pembatalan diskon tersebut. “Saya, kan, dari awal, kalau kalian tanya, saya bilang saya belum dapat konfirmasi dan belum tidak tahu. Jadi, jawaban saya begitu,” katanya.
Masyarakat Merasa Kena ‘PHP’
Terlepas benar-tidaknya dugaan Iwan soal motif politik, yang jelas, pembatalan diskon itu membuat masyarakat kecewa. Mereka merasa jadi ‘korban pemberi harapan palsu’ alias PHP .
Yuni (39), warga Depok, misalnya, menilai rencana diskon tarif listrik itu sebenarnya bisa jadi angin segar bagi masyarakat—apalagi di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok.
“Ya, awalnya saya senang sekali. Ada diskon tarif listrik di tengah naiknya harga bahan-bahan pokok ini. Ada angin segarlah,” kata Yuni kepada Samudra Fakta, Rabu.
Namun, kegembiraan itu lenyap seketika kala pemerintah membatalkan diskon yang tadinya mau diberikan di bulan Juni dan Juli 2025.
Irfan (43), warga Bogor, juga mengaku kecewa. Pasalnya, kalau diskon itu jadi, selisih pembayaran listrik dari rabat seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Dananya harusnya bisa saya dialokasikan ke belanja bulanan,” ujar Irfan.
Menurut dia, pemerintah harusnya lebih tegas dalam merealisasikan kebijakan yang meringankan rakyat, seperti diskon tarif listrik.
“Karena, di situasi sekarang, di mana ekonomi lagi sulit, satu kebijakan pemerintah yang meringankan rakyatnya sangat berharga banget. Eh, malah patut diduga ditunggangi kepentingan politik,” keluhnya. ***
