Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengimbau agar lembaga penyiaran menyajikan tayangan yang menampilkan citra positif Polri.
__________
“Program kepolisian yang tayang di TV perlu disajikan secara informatif, edukatif, dan tidak menyimpang dari realitas tugas-tugas kepolisian,” ujar Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dalam diskusi panel Rakernis Humas Polri 2025 di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025, dikutip dari Antara.
Menurut Ubaidillah, lembaganya mencatat ada 51 pengaduan masyarakat terkait tayangan yang menampilkan kepolisian sepanjang 2019–2024. Pengaduan itu, antara lain, menyangkut arogansi, intimidasi, hingga pelanggaran terhadap norma jurnalistik.
Ubaidillah juga menyoroti pentingnya akurasi dalam tampilan atribut dan jabatan polisi dalam sinetron maupun drama. Menurut dia, kesalahan penggunaan kostum polisi di televisi bisa menyebabkan kesalahpahaman publik terhadap institusi Polri.
“Kami sering ingatkan rumah produksi agar tidak sembarangan menampilkan tokoh polisi di sinetron. Kesalahan pangkat atau atribut bisa menyesatkan persepsi masyarakat,” tambahnya.
Ubadidillah menegaskan bahwa KPI tidak melakukan sensor terhadap tayangan, melainkan melakukan pengawasan pasca-tayang. Sedangkan lembaga yang berwenang terhadap sensor adalah Lembaga Sensor Film (LSF) melalui Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).
Dia pun mengajak seluruh jajaran Humas Polri dan lembaga penyiaran untuk bersinergi dalam menyampaikan narasi positif tentang Polri kepada masyarakat.
“Kami terbuka untuk diskusi dan kritik konstruktif demi penyiaran yang lebih sehat dan kredibel. Tugas kami bukan menghakimi, tetapi menjaga agar siaran publik tetap berkualitas dan sesuai norma,” tegasnya.***
