Aliansi tenaga honorer dari pegawai teknis, guru, hingga tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer R2-R3 se- Indonesia menggelar aksi protes di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.
Mereka memprotes aturan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang baru diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan menuntut kepastian pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Netty Prasetiyani memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah tentang status kepegawaian honorer yang hingga kini belum jelas nasibnya.
“Catatannya yang pertama, tentu kita ingin bahwa ada kebijakan afirmatif terkait rekrutmen dan penerimaan pegawai honorer ini,” kata Netty.
Kedua, perlu ada penyelarasan keuangan pusat dan daerah tentang status kepegawaian honorer lantaran angkanya tidak sedikit. “Karena bagaimanapun ini jumlahnya tidak sedikit ya, 1,7 juta,” sambungnya.
Ketiga, kata Netty, perlu adanya perbaikan sistem rekrutmen baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Pasalnya, banyak pegawai yang telah lama mengabdi untuk negara justru tidak lolos dalam uji P3K.
“Karena bagaimanapun kalau yang sudah puluhan tahun mengabdi di berbagai daerah, di berbagai kantor, itu diadu dengan yang muda dan punya kompetensi, tentu mereka akan gugur di tengah jalan, sehingga perlu ada sistem rekrutmen yang memang manusiawi dan memberikan win-win solution,” ujarnya.
Keempat, adalah jaminan keberlanjutan kerja yang perlu diperhatikan pemerintah kepada para pegawai honorer yang selama ini sudah puluhan tahun mengabdi kepada pemerintah dan statusnya belum jelas.
“Bagaimanapun mereka sudah mengabdi dan pengabdian mereka tentu sudah kita rasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan seperti ini,” tutupnya.
Untuk diketahui, kebijakan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ini tertuang dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16/2025, yang ditandatangi pada 13 Januari 2025.
Mengacu pada KepmenpanRB itu, PPPK paruh waktu didefinisikan sebagai pegawai ASN (aparatur sipil negara) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah
Pengadaan PPPK paruh waktu 2025 salah satunya dilaksanakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer. “Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024,” bunyi KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan jabatan, antara lain: Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.
Pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN, yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lolos. Selain itu, berlaku juga bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
Untuk masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu, ditetapkan setiap 1 tahun yang tertuang dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK. Terkait jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK paruh waktu, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan.
Menurut KepmenPANRB tersebut, PPPK paruh waktu digaji paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Pengangkatan PPPK paruh waktu hanya bisa dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun 2024. ***