Elektabilitas Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelang akhir masa jabatannya disebut masih cukup tinggi. Pengamat mengaku meragukan hasil survei tersebut. Menurut mereka, masyarakat Indonesia sering menunjukkan inkonsistensi ketika disodori pertanyaan tentang kinerja Presiden.
Menurut hasil survei Indikator Politik yang dirilis pada Jumat (4/10/2024) pekan lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 75 persen. Angka tersebut turun tujuh persen dibanding bulan Juli, namun tetap termasuk lebih tinggi dibandingkan rata-rata penilaian masyarakat terhadap kinerjanya selama dua periode kepresidenannya.
Penurunan popularitas tersebut, menurut Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, sebagian dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap upaya Jokowi yang diduga ‘cawe-cawe’ meloloskan rancangan undang-undang yang dianggap menguntungkan putra bungsunya terkait perubahan aturan pemilihan kepala daerah.
Namun demikian, menurut Burhanuddin, di balik kontroversi tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia masih menghargai berbagai bantuan sosial yang disalurkan Jokowi selama sepuluh tahun kepemimpinannya. “Serta (menghargai) kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi,” kata Burhanuddin dalam keterangan pers terkait survei tersebut, Jumat.
“Itu pola umum,” lanjutnya. “Pas approval (kepuasan) tinggi, rata-rata inflasi rendah,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin menambahkan, terdapat faktor politik lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kepuasan kendati inflasi tetap terkendali.
Salah satunya adalah isu “Kawal Putusan MK (Mahkamah Konstitusi)” terkait dengan perubahan Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagaimana jamak diketahui, banyak pihak menduga ada upaya untuk meloloskan Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, sebagai calon wakil gubernur.
“Terkait aksi Kawal Putusan MK, ini kemungkinan besar menjelaskan tren penurunan dalam dua bulan terakhir,” jelas Burhanuddin.
Sekadar mengingatkan, pada bulan Agustus lalu, DPR sempat berupaya merevisi putusan MK terkait persyaratan batasan umur minimal calon kepala daerah yang disinyalir bakal meloloskan Kaesang agar bisa ikut Pilkada.
Namun protes besar-besaran masyarakat diorganisir oleh mahasiswa di Jakarta dan di berbagai kota di Indonesia berhasil menggagalkan rencana itu.
Menurut hasil survei Indikator, tingkat kepuasan terhadap Jokowi justru makin meningkat pada kelompok laki-laki, etnis Jawa, dan wilayah Pulau Jawa. Kalangan muda, penganut agama non-Islam, serta penduduk di wilayah pedesaan juga menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi.
Penilaian positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan keamanan juga disebut Indikator berkontribusi pada peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi.
Indikator juga menyebut bahwa kepuasan publik juga meningkat di kalangan mereka yang merasa puas dengan kinerja demokrasi.
Sementara itu, di basis massa pendukung Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Jokowi—kepuasan terhadap mantan Wali Kota Solo itu juga tercatat lebih tinggi.
Namun, hasil survei yang berbeda ditemukan pada basis massa Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di mana tingkat kepuasan terhadap Jokowi sangat rendah dari kelompok ini.
Anomali dan Inkonsistensi
Di bagian lain, sejumlah pengamat mengaku ragu dengan hasil survei Indikator tersebut. Sebab, mereka menilai masyarakat Indonesia sering menunjukkan inkonsistensi saat ditanya mengenai kinerja presiden.
Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, misalnya, sebagaimana dilansir BenarNews mengatakan, “Masyarakat kita anomali kalau disurvei.”
Kendati kerap berkeluh kesah tentang kesulitan ekonomi atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Firman, masyarakat yang disurvei justru seringkali mengaku puas lantaran takut kehilangan kesempatan menerima bantuan sosial. Atau karena sungkan dengan tokoh dan lembaga yang disurvei.
“Ketika bicara kepuasan terhadap presiden, cerita masyarakat bisa berbeda, Sehingga, survei ini tidak menangkap realita sesungguhnya,” kata Firman, sebagaimana dilansir BenarNews, Ahad (6/10/2024).
“Dalam pengalaman saya melakukan survei, ada sense of inconsistency jika terkait kepuasan publik. Sangat jamak orang-orang menengah ke bawah justru takut saat disurvei,” imbuhnya.
Pengajar politik Universitas Padjadjaran Firman Manan, sebagaimana dilansir BenarNews, menilai temuan Indikator Politik di atas sebagai sesuatu yang “tidak mengejutkan”. Pasalnya, menurut dia, sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk yang disurvei, memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan menengah hingga bawah.
“Terkonfirmasi dalam temuan survei, ketidakpuasan lebih besar pada kelompok ekonomi dan pendidikan menengah ke atas yang jumlahnya minoritas,” kata Firman kepada media.
Firman menambahkan, isu yang menjadi prioritas sebagian besar warga adalah yang terkait persoalan ekonomi, sementara pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial sejak akhir tahun lalu kepada kelompok ekonomi menengah ke bawah, dan itu memberikan sentimen positif.
“Sementara isu seperti kasus private jet Kaesang, merupakan isu elitis yang memicu sentimen negatif dari warga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan menengah ke atas,” imbuh Firman lagi.
“Bagi mayoritas warga, isu elitis nampaknya tidak memengaruhi tingkat penerimaan mereka terhadap Presiden Jokowi.”
Sementara itu, pengamat politik dan perubahan sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Nicky Fahrizal, menilai jika masyarakat yang disurvei, terutama dari kalangan bawah, cenderung pragmatis saat berhadapan dengan lembaga survei.
“Ada inkonsistensi begitu berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu (kepuasan terhadap presiden). Mereka biasanya tidak mau ribet,” kata Nicky kepada media, Ahad (6/10/2024).
Nicky mengaku bersepakat jika dalam sektor-sektor yang disurvei, seperti penegakan hukum atau politik, Jokowi bisa dikatakan tidak bekerja baik.
Nicky menyebut manuver revisi UU Pilkada yang singkat di DPR, yang diduga merupakan sinyal meloloskan Kaesang, merupakan rapor buruk penegakan hukum dan politik Jokowi.
“Sisi hukum gelap. Konstitusi diacak-acak,” kata Firman.*
