JAKARTA—Bahlil Lahadalia, yang terindikasi kuat sebagai ‘loyalis’ Presiden Joko Widodo alias Jokowi, resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Partai beringin menunjuknya dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 pada Rabu (21/8/2024). Bahlil membantah ada intervensi Jokowi dalam proses keterpilihannya, namun mengingatkan partainya agar hati-hati dengan ‘Raja Jawa’.
“Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadiri peserta Munas XI setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Golkar periode 2024-2029? Setuju?” kata Ketua Sidang, Adies Kadir.
“Setuju,” jawab para peserta musyawarah.
Bahlil, yang baru saja dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Senin (19/8/2024) oleh Presiden Jokowi, terpilih secara aklamasi dalam Munas ke-11 partai di Jakarta—setelah Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekenomian, mundur sebagai ketua umum partai pada 9 Agustus lalu.
Sebenarnya Golkar menjadwalkan Munas pada Desember mendatang. Namun, pengunduran diri Airlangga yang mendadak membuat agenda tersebut harus dimajukan. Dan dalam munas kali ini, Bahlil adalah satu-satunya kandidat ketua umum.
Pada Pemilu tahun ini, Golkar meraih 15 persen suara, menjadikannya partai dengan perolehan terbesar kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapat 16 persen suara.
Para analis menilai, langkah Bahlil menjadi Ketum Golkar merupakan manuver Jokowi agar tetap punya pengaruh di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, saat dia sudah lengser sebagai presiden Oktober mendatang.
Usai terpilih, Bahlil menyampaikan pidatonya. Saat itulah dia mengatakan bahwa partainya harus hati-hati dengan sosok ‘Raja Jawa’ jika tidak ingin celaka.
“Saya mau kasih tahu saja: jangan coba-coba main-main (dengan) barang ini (‘Raja Jawa’). Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu,” ujar Bahlil, tanpa merinci siapa yang dimaksudnya sebagai ‘Raja Jawa’.
Namun, Bahlil membantah jika dia terpilih sebagai Ketum Golkar sebagai ‘buah’ intervensi dari Jokowi.
“Intervensi pemerintah? Intervensi yang mana? Enggak ada itu intervensi. Jadi, enggak ada,” kata Bahlil, dalam konferensi pers usai acara.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan bahwa ada permintaan para kader di daerah agar Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Beringin.
Para analis sepakat bahwa usulan yang disebut Ngabalin itu tak lepas dari upaya mengikat Jokowi dengan partai.
“Kalau jadi ketua umum terlalu vulgar. Maka, Jokowi masuk Golkar sebagai Ketua Dewan Pembina,” kata Ambang Priyonggo, pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara kepada media, Rabu (21/8/2024).
Ambang pun menilai bahwa sosok ‘Raja Jawa’ yang dimaksud Bahlil merujuk pada Presiden Jokowi, karena dia pemimpin yang berasal dari Solo dan memiliki peran politik yang sangat kuat.
“Kalau melihat konteks perpolitikan saat ini, itu kelihatan sekali semiotik maknanya merujuk kepada gaya kepemimpinan Jokowi,” ujar Ambang kepada media, Rabu.
Ujang Komaruddin, Direktur Indonesia Political Review, juga menilai jika terpilihnya Bahlil merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan Jokowi.
“Golkar tidak pernah jadi oposisi. Apalagi Golkar juga partai koalisi Prabowo-Gibran, di mana Gibran juga adalah anaknya Jokowi,” ujar Ujang kepada media.
Menurut Ujang, operasi menjadikan Bahlil sebagai ketua umum Golkar sudah berlangsung sejak lama, karena Bahlil merupakan menteri dan orang dekat Jokowi.
“Lewat Bahlil, Jokowi bisa mengendalikan Golkar. Saat Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, Bahlil juga bisa mengamankan kepentingan Jokowi, baik dari segi hukum, bisnis, dan politik,” ujar Ujang.
Aisah Putri Budiarti, pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai, terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar secara aklamasi merupakan sebuah kemunduran pada demokrasi partai. Sebab, selama ini, kata dia, pemilihan ketua umum Golkar selalu diwarnai banyaknya kandidat dan pertarungan gagasan.
“Track record Golkar dari dulu mereka memiliki banyak faksi yang membuat banyak alternatif calon ketua umum. Demokrasi di internal Partai Golkar berjalan. Ini yang membedakan Golkar dari partai-partai yang lain,” ujar Aisah
“Tapi itu tidak terlihat sekarang. Jadi Partai Golkar sekarang mundur,” imbuhnya.
Aisah juga menilai bahwa sangat normal jika terpilihnya Bahlil disebut tidak lepas dari peran Presiden Jokowi—yang ingin terus memiliki pengaruh dalam kekuasaan meski tak lagi menjabat penguasa.
Apalagi, kata Aisah, sudah sejak lama Jokowi mengatakan bahwa dia ingin kebijakannya dilanjutkan pemerintahan Prabowo.
“Situasinya tak mungin kalau Jokowi tak punya jaket (kendaraan) politik. Anaknya sebagai wakil presiden juga harus punya jaket politik,” tutur Aisah.
Menurut Aisah, Golkar dipilih Jokowi karena partai berlambang pohon beringin itu sangat strategis sebagai kendaraan politik.
“Walau identik dengan partai Orde Baru, Golkar terbukti bisa bertahan pada era Reformasi. Bahkan tetap menjadi partai besar,” ujarnya.*
