Jembatan Ampera di atas sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, menjadi saksi bisu pertarungan ideologi Orde Lama dan Orde Baru. Dibangun sejak April 1962, nama jembatan di atas Sungai Musi pada awalnya bukan jembatan Ampera. Berubah karena sensitivitas politik.
Awalnya masyarakat Palembang memberinya nama Jembatan Bung Karno, sebagai bentuk ucapan terima kasih atas peran Presiden Sukarno dalam membangun jembatan penghubung Ulu-Ilir Kota Palembang tersebut. Namun, ketika rezim beralih ke Orde Baru, Presiden Soeharto menyetujui perubahan nama jembatan menjadi Jembatan Amanat Penderitaan Rakyat atau Ampera.
Perubahan nama ini terekam dari laporan hasil penelitian tiga mahasiswi Universitas Sriwijaya, Palembang, yaitu Nike Aryanti, Zuliani Putri, Syarifuddin, dan Dedi Irwanto. Penelitian yang dipublikasikan repository.unsri.ac.id itu berjudul Sejarah Jembatan Ampera sebagai Ikon Kota Palembang, dikutip pada Rabu (27/12/2023). Penelitian menyimpulkan bahwa ada peran Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk mengganti nama Jembatan Bung Karno menjadi Jembatan Ampera–nama yang digunakan hingga kini.
Sejarah Jembatan Ampera
Pada tahun 1930-an, Palembang dikenal sebagai kota dengan peradaban sungai. Rumah-rumah rakit, sampan, pinishi, atau berbagai bentuk serta jenis perahu lainnya merupakan hal yang biasa terlihat di kota ini. Sungai memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Palembang.
Sungai-sungai mendukung kegiatan perdagangan. Pusat Kota Palembang memiliki letak yang strategis, karena Sungai Musi, yang berada di wilayah ini, terhubung dengan Sungai Ogan dan Sungai Komering yang membentuk lalu-lintas perdagangan jalur sungai. Sungai-sungai tersebut merupakan tempat pertemuan berbagai macam perahu dari wilayah pedalaman, baik dari hulu maupun hilir, yang kemudian bertemu di pusat kota.
Sebagai induk dari Batanghari Sembilan, yang terdiri dari Sungai Ogan, Lematang, Rawas, Beliti, Rupit, Lakitan, Komering, Kelingi, dan Batang Hari Leko, Sungai Musi merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, baik dari wilayah kota maupun wilayah pedalaman.
Banyaknya perahu yang melintas maupun bersandar menciptakan komunitas pedagang berperahu di Sungai Musi. Sebagian besar anggota komunitas ini adalah pedagang-pedagang dari daerah pedalaman atau hulu. Pedagang-pedagang tersebut menyusuri sungai-sungai kecil yang bermuara pada Musi, membawa sayuran dan buah-buahan untuk dijual.
Banyak pedagang yang menetap selama berhari-hari di pelabuhan Sungai Musi, sehingga muncullah semacam perkampungan khusus para pedagang dari hulu.
Keberadaan Sungai Musi yang membelah Palembang pun melahirkan dua jenis peradaban di sekitar sungai: antara budaya Iliran yang terbuka dan lebih modern, dengan budaya Uluan yang cenderung ketinggalan, tertutup, serta sulit mengalami kemajuan.
Iliran lebih maju karena berdiri di daerah muara sungai. Kapal-kapal dagang dari luar banyak bersandar di sini. Orang-orang asing berdatangan di sini, sehingga memengaruhi terjadinya perubahan pada budaya Iliran.
Karena itulah daerah yang menerima kemajuan terlebih dahulu adalah daerah Iliran, yang kemudian disusul oleh Uluan. Perubahan itu terjadi seiring mulai terhubungnya wilayah Ulu dan Ilir oleh sarana transportasi darat yang sejajar dengan aliran sungai. Perubahan budaya transportasi ini juga mengakibatkan perubahan di segala bidang, terutama dalam bidang perdagangan.
Pada tahun 1906, Gemeere Palembang mengusulkan pembangunan jembatan di atas Musi. Namun, gagasan itu tidak sempat terealisasikan.
Ide membangun jembatan ini kembali muncul atau mengemuka pada tahun 1924, ketika Palembang dipimpin oleh Walikota Le Cocq de Ville. Namun, sebagaimana pendahulunya, de Ville tidak berhasil merealisasikan gagasannya mempersatukan wilayah Ulu dan Ilir dengan jembatan.
