Jembatan di atas Sungai Musi baru benar-benar bisa direalisasikan setelah Indonesia merdeka, pada masa pemerintahan Presiden Sukarno.
Pada 29 Oktober 1956, rapat pembangunan jembatan di atas sungai Musi mulai dilakukan. Tahun 1957, panitia pembangunan jembatan mulai terbentuk, terdiri dari Direktorat Perang Kodim IV/Sriwijaya Harun Sohar, Gubernur Sumatera Selatan H.A. Bastari, dan didampingi Walikota Palembang M. Ali Amin, dan Indra Caya.
Mulanya terdapat tiga lokasi yang diusulkan untuk pembangunan jembatan ini. Pertama, di bendungan 16 Ilir Palembang, melintasi Sungai Musi ke kawasan Ulu Terminal 7. Opsi kedua, jembatan ditempatkan di kawasan laut Tangga Takat, di kawasan Plaju, dan memanjang dari Ulu sampai Sungai Musi, yang sampai sekarang disebut Jl. Pusri atau ke kawasan Kalidoni. Lokasi ini merupakan usulan dari sebagian masyarakat setempat
Opsi ketiga, di dekat desa 4 Ulu Laut, tepat di seberang Ilir, di kawasan pasar Sekarnak, lurus ke Jl. Temon di kawasan Ilir.
Dari tiga pilihan lokasi ini, Sukarno memilih opsi pertama, yaitu lokasi mulai dari kawasan 7/10 Ulu hingga kawasan seberang pasar 16 Ilir dan terus menuju lurus Jl. Sudirman. Saat Jembatan Musi dibangun pada tahun 1960, Sukarno telah menghitung bahwa setiap kendaraan yang masuk atau keluar Sumatera harus melewati jembatan tersebut, melalui jalan Trans-Sumatera Timur–yang rencananya akan dibangun sewaktu-waktu setelah jembatan Musi telah dibangun.
Jembatan Musi dirancang oleh pakar dari Jepang, yang benar-benar ahli membangun jembatan di daerah yang berisiko tinggi. Sukarno ingin agar jembatan itu bisa digunakan selama lebih dari 100 tahun. Dia juga ingin membangun jalan raya di kedua sisi jembatan.
Dalam bayangan Sukarno, jembatan itu harus lebih indah daripada Jembatan Menara di Kota London, Inggris. Juga harus lebih panjang dari Jembatan Golden Gate di San Francisco, AS.
Pada bulan April 1962, pembangunan jembatan dimulai, menggunakan Dana Rampasan Perang dari Jepang.
Jembatan memiliki panjang 1.171 meter, lebar 22 meter, tinggi 63 meter, dan jarak antar-menara 75 meter. Pembangunan jembatan berlangsung selama tiga tahun dan diresmikan pada 10 November 1965. Namun, bukan Sukarno yang meresmikannya, melainkan Gubernur Sumatera Selatan waktu itu, Brigadir Jenderal Abu Jazid Bastomi–yang mewakili Sukarno.
Sukarno gagal meresmikannya karena meletusnya peristiwa Gerakan Satu Oktober atau Gestok, yang diikuti oleh dampak-dampak politik lainnya. Maka dari itu, Sukarno meminta agar diwakili Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Abu Jazid Bastomi.
Dalam sambutan peresmian kala itu, Gubernur Abu Jazid Bustomi mengatakan bahwa masyarakat Sumatera Selatan telah mendapatkan hadiah dari Presiden Sukarno, berupa jembatan yang dibangun di atas Sungai Musi. Jembatan yang mahal, tegap, dan indah. Karena alasan itulah, sebagai ucapan terima kasih kepada Sukarno, ketika diresmikan, jembatan tersebut dinamakan Jembatan Bung Karno.
DPRD GR pun menyetujui penamaan Jembatan Bung Karno tersebut. Dengan adanya jembatan ini, masyarakat Ulu–yang lebih tertinggal dari masyarakat Ilir–berharap akan mendapatkan dampak positif di bidang sosial, budaya dan ekonomi sebagaimana masyarakat Ilir. Namun, harapan itu rupanya baru terkabul setelah tahun 2000-an.
Ketika Sukarno tumbang dari jabatannya, dan kekuasaan di Indonesia beralih ke rezim Orde Baru, nama jembatan pun ikut berubah.
Jembatan Bung Karno diganti namanya menjadi Jembatan Ampera, akronim dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nama itu dipilih karena di kedua sisi jembatan sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa yang memperjuangkan gerakan bernama amanat penderitaan rakyat. Sebuah gerakan yang bertujuan untuk memprotes kebijakan politik-ekonomi Sukarno yang dinilai tidak adil untuk Palembang.
Maka dari itulah, dalam pandangan Orde Baru, penamaan Jembatan Bung Karno dianggap tidak tepat. Sebab, dalam kacamata Orde Baru, jembatan itu bukanlah lambang kejayaan Palembang, tetapi justru lambang kesengsaraan masyarakat Sumatera Selatan.
Perubahan nama jembatan disetujui oleh Pemerintah Orde Baru dan masyarakat Sumatera Selatan. Nama Jembatan Ampera pun digunakan hingga kini.*
___FOTO:Pemkot Palembang
