412 Daerah Bebas Malaria, Papua Masih Jadi Episentrum

Ilustrasi nyamuk malaria. CANVA
80 persen kabupaten/kota Indonesia bebas malaria. Tapi 95 persen kasus nasional masih terkonsentrasi di Papua, jauh dari target eliminasi 2030.

Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pengendalian malaria. Sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota, atau sekitar 80 persen, serta tujuh provinsi resmi dinyatakan bebas dari penularan malaria hingga 2026.

Tujuh provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Capaian ini menjadi modal pemerintah mengejar target Indonesia Bebas Malaria 2030, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, menegaskan eliminasi malaria menuntut kerja jangka panjang. Setiap daerah, kata dia, wajib menyusun strategi sesuai karakter wilayahnya.

Bacaan Lainnya
Papua Sumbang 95 Persen Kasus

Di balik tren positif, malaria masih menjadi ancaman serius di kawasan timur Indonesia. Data Kemenkes menunjukkan kasus malaria pada 2025 mencapai 706.297, melonjak 30 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 543.965 kasus.

Sebanyak 95 persen dari total kasus nasional, atau sekitar 674.046 kasus, terkonsentrasi di Tanah Papua yang mencakup enam provinsi.

“Secara kewilayahan, dari seluruh kasus malaria di Indonesia, 95 persen berasal dari kawasan Papua, yang mencakup 6 provinsi. Dan ini atensi kita bersama untuk bisa segera kita wujudkan,” kata Andi dalam media briefing daring memperingati Hari Malaria Sedunia 2026, Kamis (30/4/2026).

Lonjakan angka, menurut Kemenkes, bukan kemunduran. Peningkatan justru dipicu masifnya penemuan kasus aktif di lapangan dan perbaikan sistem pelaporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).

Andi merujuk Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang resmi menyandang status Bebas Malaria pada 2025. Capaian itu, kata dia, membuktikan eliminasi di Bumi Cenderawasih bukan hal mustahil.

Strategi TOKEN dan Risiko Re-establishment

Untuk menekan kasus di daerah endemis tinggi, Kemenkes menerapkan strategi TOKEN — Temukan, Obati, Kendalikan Vektor. Intervensi khusus menyasar kelompok bermobilitas tinggi seperti pekerja tambang, perambah hutan, TNI, Polri, dan masyarakat adat di wilayah terpencil.

Pembagian kelambu antinyamuk dan pengobatan pencegahan terarah menjadi instrumen utama menjangkau populasi mobile.

Namun, Andi juga mewanti-wanti 412 daerah yang sudah bebas malaria agar tidak lengah. Beberapa wilayah justru mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sebelumnya dinyatakan bebas.

Tingginya mobilitas penduduk dan iklim tropis yang ramah bagi nyamuk Anopheles membuat risiko penularan kembali selalu mengintai. Penataan tambak, lahan tambang terbengkalai, dan rawa-rawa menuntut kolaborasi lintas kementerian, sektor swasta, hingga masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Kesehatan menyerahkan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada bupati dan wali kota yang berhasil menghentikan penularan di wilayah masing-masing sepanjang tahun lalu.***

Pos terkait