“Kalau dibilang konsekuensi, tidak diatur secara persis di dalam UU MK, misalkan menteri yang dipanggil tidak hadir. Tapi, itu juga satu kerugian sebenarnya bagi pemerintah atau menteri, karena pasti kalau MK memanggil, berarti MK membutuhkan klarifikasi dari menteri-menteri,” ujar Yance, sebagaimana dilansir Kumparan.com, Sabtu (30/3/2024) akhir pekan lalu.
“Kalau tidak ada klarifikasi itu,” kata Yance, “maka dalil yang diajukan pemohon (terkait dugaan politisasi bansos yang diketahui keempat menteri) dianggap benar. Bisa dianggap benar oleh MK karena tidak ada bantahan, klarifikasi dari menteri.”
Secara terpisah, Bambang Widjojanto, anggota Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menilai, kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming seyogianya mendukung menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil untuk hadir ke MK dalam sidang PHPU.
“Kalau dia (Prabowo-Gibran) tidak mendukung (menteri dihadirkan), kesalahan fatal di dia,” kata Bambang kepada wartawan di MK, Senin (1/4/2024).
Pengacara yang kerap disapa BW itu menilai, jika para menteri itu tidak hadir, maka mereka bisa dianggap secara faktual melakukan hal-hal yang dianggap sebagai bagian dari upaya negara membantu pemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
Ada Kemungkinan Mengubah Hasil Pilpres, Tetapi…
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar—yang kerap disapa Uceng—menilai, jika menteri-menteri itu dapat hadir bersaksi dalam sidang PHPU di MK, maka ada kemungkinan hasil Pilpres 2024 bisa dibatalkan.
“Kalau benar ada menteri yang mau (hadir) dan bisa menyampaikan itu (dugaan politisasi bansos) sebagai bukti, saya kira akan akan luar biasa. Bisa mengubah (hasil Pilpres). Atau setidaknya mengejar supaya masuk ke putaran kedua,” ujar Uceng, dalam acara “Forum Insan Cita” Ahad, 31 Maret 2024, dikutip dari tempo.co.
Meski demikian, Uceng menambahkan, kehadiran para menteri di MK saja tidak cukup untuk mengubah situasi. Para menteri yang hadir, kata dia, juga harus tegas memberikan pernyataan mengenai adanya dugaan paksaan agar mereka melakukan tindakan tertentu, khususnya berkaitan penyaluran bansos yang dinilai berpengaruh pada hasil Pilpres 2024.
Namun demikian, Uceng menyatakan ragu menteri-menteri itu akan hadir. Dia menyebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato akan membantah dugaan politisasi bansos itu.
“Menkeu Sri Mulyani, dugaan saya, akan normatif. Dia akan bicara bahwa proses (penyaluran bansos) ini sudah disepakati, jumlahnya sudah disepakati. ‘Kalau mengenai penyaluran, bukan saya tugasnya. Penyaluran itu tugasnya Kemensos’,” Uceng memprediksi jawaban Sri Mulyani.
Menteri Sosial Tri Risma Harini, menurut Uceng, menjadi satu-satunya menteri yang kemungkinan bisa memperkuat dugaan politisasi bansos—mengingat Risma adalah menteri dari PDIP, sementara yang mengajukan pemanggilannya, salah satunya, adalah Ganjar Pranowo, calon yang diusung partainya.
Namun demikian, Uceng memprediksi Risma juga akan lebih memilih untuk berbicara aman. “Saya enggak yakin dia (Mensos) mau bicara. Karena kemarin di DPR saja dia enggak bicara. Hanya akan bicara standar untuk mengatakan ini saya tidak tahu,” ucap dia.◼︎
