Ketua Pansus Angket Haji DPR RI, Nusron Wahid, menolak usulan anggota Pansus, Marwan Jafar, agar penyidik KPK mendampingi rapat Pansus Haji 2024.
Tag: Bongkar Korupsi Haji 2024
Pansus Haji DPR RI Bakal Libatkan Polisi dan KPK Tangani Dugaan Penyelewengan Kuota Tambahan
Pansus Haji DPR menyesalkan sikap Kementerian Agama yang belakangan ini dinilai tidak kooperatif selama proses penyelidikan.
Ditemukan Selisih Rp400 Miliar Antara Biaya Haji 2024 yang Disepakati DPR dan Realisasi BPKH-Kemenag
Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berlangsung pada Senin (2/9/2024), Pansus Haji DPR RI menemukan bahwa dari total biaya haji yang telah disepakati sebesar Rp8,2 triliun, hanya Rp7,8 triliun yang direalisasikan oleh BPKH. Hal ini menyebabkan adanya selisih sebesar Rp400 miliar yang belum teralokasikan atau digunakan.
Sidak Kantor Siskohat, Pansus Haji DPR Dapati Pejabat yang Mangkir Bersaksi Karena Alasan Tugas ke Arab Saudi
Ada salah satu saksi dari Kemenag yang tak bisa hadir saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan alasan sedang berada di luar negeri. Namun, ketika Pansus melakukan sidak, rupanya orang itu ada di Kemenag, bukan di luar negeri.
3.500 Jemaah Haji Plus Berangkat Tanpa Antre, Perlu Audit Forensik Siskohat
Ada jemaah yang terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat dengan jadwal keberangkatan pada tahun 2026, tetapi justru diberangkatkan pada tahun 2024.
Anggota Pansus Menduga Kemenag Sengaja Menghambat Kinerja Panitia Khusus Haji DPR
Pansus Haji DPR telah melayangkan undangan kepada Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), namun mereka tidak hadir.
Waketum PKB Meminta Menag Yaqut Fokus pada Urusan Pansus Haji, Bukan Urus Muktamar
“Jangan sibuk dengan urusan yang bukan kewenangannya. Fokuslah pada Pansus Haji, yang telah mengecewakan ribuan calon haji yang sudah bertahun-tahun menunggu,” kata Jazilul, Selasa (3/9/2024).
Kepala BPKH Akui Pembagian Kuota Haji 2024 Tidak Sesuai dengan Kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah
Dari hasil pembagian kuota tersebut, BPKH harus mengeluarkan nilai manfaat untuk pembayaran pelaksanaan ibadah haji 2024 sebesar Rp8,2 triliun.
Saksi dan Anggota Pansus Haji 2024 Mengaku Mendapat Tekanan dan Intimidasi
Oleh karena itu, agenda untuk meminta keterangan dari 12 travel penyelenggara haji Senin (2/9/2024) ini diadakan secara tertutup.
Pansus Temukan Indikasi Kuota Tambahan Digunakan untuk ‘Percepatan Haji’ di Luar Prosedur
Menurut temuan Pansus Haji, ada selusin travel yang diduga memberangkatkan duluan calon jemaah yang mendaftar belakangan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.