Ruwet Narasi Hak Angket dan Transaksi
Pertemuan kedua menteri elite PKB dengan Presiden Jokowi itu pun menimbulkan berbagai narasi-narasi spekulatif. Beberapa pihak mensinyalir bahwa pertemuan itu bukan sekadar pertemuan antara Presiden dan menteri-menterinya untuk membahas kinerja, tetapi juga upaya untuk lobi-lobi Istana untuk menggagalkan hak angket—di mana PKB merupakan salah satu parpol pendukung.
Kendati Abdul Halim telah menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait hak angket dalam pertemuan itu, narasi-narasi tentangnya masih tetap mengalir. Apalagi Jokowi dan Cak Imin saling titip salam, yang bisa ditafsirkan muncul indikasi telah terjadi ‘kesepakatan awal’ antara keduanya–salah satunya diduga terkait gak angket.
Menanggapi narasi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda menegaskan bahwa Fraksi PKB di DPR RI terus menjalankan hak angket.
“Sudah ada beberapa anggota Fraksi PKB yang menandatangi hak angket,” kata Huda, dikutip Rabu (20/3/2024).
“Kemarin dimatangkan lagi, ketika ketemu tiga sekjen. Jadi, kalau soal angket, masih so far so good, ready PKB, termasuk NasDem dan PKS,” imbuh Huda.
Sementara itu, Ketua Umum ProJo sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, memaknai pertemuan Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar dengan Presiden Jokowi merupakan sinyal persatuan nasional yang harus didukung penuh.
“Sinyal bahwa persatuan nasional penting,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Selasa (19/3/2024).
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai PKB masih berpeluang masuk kabinet Prabowo Subianto. Sebab, menurut Ujang, selama ini PKB tidak memiliki DNA oposisi.
“Yang kelihatannya beroposisi hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Ujang, dikutip dari Tempo, Senin (18/3/2024).
