Hingga berita ini diturunkan, Kepala Inspektorat Kota Surabaya belum merilis draf sanksi kinerja berupa pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi kepala perangkat daerah yang terbukti mengabaikan pesan pengaduan warga di kanal hotline tersebut.***
Sinergi Kejati Jatim dan Pemkot Surabaya, 75 Anak Resmi Dapatkan Legalitas Perwalian
Pemkot Surabaya Perbaiki Layanan RSUD Soewandhie, Antrean hingga IGD Jadi Prioritas
Wali Kota Larang Pungutan dengan Besaran Wajib untuk Perayaan Kemerdekaan
Pemkot Surabaya Siap Terima Stempel dan Ganti Pengurus Tambak Wedi
