Prabowo, secara lebih spesifik, mengusulkan agar ke depannya pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.
Sementara menurut Sekjen Partai Golkar, Sarmudi, penyelenggaraan pilkada langsung itu boros bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya.
“Artinya, sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama kerisauaun bersama,” kata dia.
Menurut Sarmuji, Golkar sudah melakukan kajian terhadap sistem Pilkada. “Mungkin butuh beberapa waktu. Kita menyusun argumentasi, butuh menyusun review-nya, kesimpulannya seperti apa, nanti kita tunggu hasil kajiannya,” kata dia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan setuju dengan Presiden. “Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam perayaan HUT Golkar ke-50. Pilkada ini dinilai memakan biaya tinggi dan dinilai tidak efisien.***
