Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, wacana menghapus pilkada langsung, dan dikembalikan melalui DPRD, sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko
“Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas),” ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
Wacana ini pun mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali, dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut. Hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang, menurut Supratman, dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
“Pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat,” imbuh Politisi Partai Gerindra itu.
Menurut Supratman, ada banyak masalah yang lahir dari pilkada langsung, mulai dari dugaan pelanggaran demokrasi, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.
Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Katanya Supratman, banyak masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga, sehingga minat terhadap proses demokrasi, seperti pilkada, cenderung menurun.
“Sekali lagi, (pemilihan kepala daerah oleh DPRD) ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama. Pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama, sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan perbaikan sistem politik di Indonesia, terutama sistem pemilihan pemimpin, karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien.
Prabowo menyampaikannya dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Prabowo, secara lebih spesifik, mengusulkan agar ke depannya pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.
Sementara menurut Sekjen Partai Golkar, Sarmudi, penyelenggaraan pilkada langsung itu boros bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya.
“Artinya, sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama kerisauaun bersama,” kata dia.
Menurut Sarmuji, Golkar sudah melakukan kajian terhadap sistem Pilkada. “Mungkin butuh beberapa waktu. Kita menyusun argumentasi, butuh menyusun review-nya, kesimpulannya seperti apa, nanti kita tunggu hasil kajiannya,” kata dia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan setuju dengan Presiden. “Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.
Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam perayaan HUT Golkar ke-50. Pilkada ini dinilai memakan biaya tinggi dan dinilai tidak efisien.***
