Para ulama Banten menyebut, Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin bakal mengirimkan utusan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto, meminta agar Presiden meninjau kembali status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Kami menghadap Abah KH. Ma’ruf Amin membahas masalah PSN PIK 2, yang menurut informasi banyak menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal antar-warga,” kata Embay Mulya Syarief, salah satu ulama ternama di Banten, kepada wartawan, Senin, 16 Desember 2024.
Sebagai informasi, sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Banten menemui Ma’ruf Amin di kediamannya, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Embay, Ma’ruf setuju mengirimkan utusan yang terdiri dari para ulama di Banten untuk mendiskusikan usulan peninjauan kembali status PSN PIK 2 dengan Presiden Prabowo.
“Beliau (Ma’ruf Amin) mengapresiasi itu dan akan segera kami menghadap kepada Bapak Presiden Prabowo, meminta agar PSN PIK 2 ditinjau kembali dan dibatalkan, ” ucapnya.
Para ulama Banten, menurut Embay, juga sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi dan menginventarisir masalah yang dihadapi masyarakat terkait pembangunan megaproyek tersebut. “Semoga upaya ini berhasil, agar tidak terjadi konflik horisontal,” pungkasnya.
Ulama Banten lainnya, Mansur Muhyidin, mengatakan bahwa kedatangannya dan rombongan ke kediaman Ma’ruf Amin itu untuk meminta mantan Wapres tersebut menjembatani pertemuan dengan Presiden Prabowo. “Beliau (Ma’ruf Amin) minta tertulis, dan kalau siap, minta waktu ke Pak Prabowo,” ujarnya.
Menurut Mansur, dalam pertemuan tersebut Ma’ruf Amin menyatakan siap masuk tim dan menjadi penasihat gerakan menolak pembangunan PIK 2.
“Mudharat PIK itu banyak. Nelayan pasti tidak bisa melaut, lokasi melebar kemana-mana, harga tanah tidak ada standarnya. Terus sosialisasi juga enggak ada,” katanya.
PIK 2 Disebut Timbulkan Banyak Dampak Signifikan
Di bagian lain, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tangerang telah menyampaikan hasil investigasi terkait dampak pembangunan PIK 2 kepada Pengurus Besar NU (PBNU).
Dikutip dari NU Online, sekretaris PCNU Kabupaten Tangerang, H. Muhamad Qustulani, mengungkapkan bahwa proyek PIK 2 telah menimbulkan sejumlah dampak signifikan bagi masyarakat sekitar proyek.
Dampak-dampak tersebut mencakup hak atas properti (property rights), hak ekonomi (economical rights), hak lingkungan (environmental rights), serta hak untuk menjaga budaya (cultural rights).
“Kami mendapatkan data dari masyarakat dengan varian jenis pengaduan temuan, diduga ada informasi yang putus kepada masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Gus Fani itu di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, (7/12/2024.
Menurut Gus Fani, kurangnya aliran informasi itu dimanfaatkan sejumlah oknum untuk meraup keuntungan pribadi. Akibatnya, kata dia, masyarakat yang terdampak merasa ditipu dan dirugikan. Beberapa warga bahkan mengalami intimidasi dari pihak-pihak tersebut.
“Banyak oknum yang bermain dan mengambil keuntungan pribadi, sehingga banyak masyarakat dibohongi, termasuk juga intimidasi,” ujar Gus Fani.***
