Sejumlah tokoh NU menyerukan islah dan penyederhanaan organisasi di tengah memanasnya konflik elite PBNU.
Konflik internal elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memicu perhatian berbagai tokoh NU. Mereka menyerukan langkah damai, kehati-hatian, hingga reformasi struktural agar polemik tidak berlarut. Seruan itu mencuat setelah beredar risalah rapat digital yang berisi tuntutan pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Nusron Wahid: “Semoga Polemik Cepat Berlalu”
Mantan Wakil Ketua Umum PBNU, Nusron Wahid, berharap gejolak internal segera mereda.
“Polemik PBNU kita berdoa kepada Allah SWT, semoga cepat berlalu,” kata Nusron di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Dorongan Islah dari Dzurriyyah Pendiri NU
Seruan damai datang dari putra pendiri NU, KH Hasib Wahab Chasbullah. Ia menyesalkan beredarnya risalah digital yang memuat tuntutan pemberhentian Ketua Umum PBNU, karena tradisi pemecatan ketua umum tidak dikenal dalam kultur NU.
“Kami prihatin ada informasi yang tidak solid diterima sehingga terjadi risalah demikian. Mestinya ada tabayun,” ujarnya di Jombang, Ahad malam (23/11/2025).
Gus Hasib mengatakan pernah mendengar adanya pertemuan antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, namun menurutnya komunikasi itu tidak cukup terbuka sehingga memunculkan spekulasi.
Ia menegaskan pentingnya upaya islah bersama para kiai sepuh. “Sebagai dzurriyyah, insya Allah kami akan musyawarah untuk bisa islahkan. Harus ada upaya islah dengan kiai sepuh,” katanya.
Gus Nadir: Reformasi NU Lewat Penyederhanaan Struktur
Pengamat NU sekaligus akademisi, Nadirsyah Hosen (Gus Nadir), menilai polemik ini menunjukkan rapuhnya struktur jam’iyyah ketika garis komando organisasi melebar. Ia mengusulkan penyederhanaan NU demi stabilitas.
“Kisruh ini membuka betapa rentannya jam’iyyah ketika struktur kepemimpinan melebar tanpa kejelasan garis komando,” tulisnya via Facebook, Senin (24/11/2025).
Gus Nadir menawarkan tiga rekomendasi mendesak. Pertama, ia mengusulkan Muktamar hanya memilih Rais Aam. Rais Aam kemudian menunjuk Ketua Umum agar tidak ada dualisme legitimasi.
