JAKARTA—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyatakan bahwa tak ada instruksi khusus untuk kader PDIP di parlemen terkait rencana pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di sisi lain, wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai bergulir. PDIP ‘main aman’? Ganjar Pranowo ditinggal?
“Enggak ada instruksi (untuk Fraksi PDIP di DPR). Enggak ada,” demikian Puan Maharani menjawab pertanyaan wartawan tentang instruksi untuk Fraksi PDIP terkait rencana pengguliran hak angket, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
PDIP tak memberikan instruksi khusus karena, menurut Puan, belum ada pergerakan di partai koalisi pendukung pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket. Jika pun hak angket nantinya digulirkan, kata Puan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Ada aturannya di Undang-Undang MD3. Ada tata tertib. Jadi, kalau kemudian harus diusulkan, minimal oleh dua fraksi. Oleh 25 orang. Sampai sekarang, kan, belum ada (yang mengusulkan),” ujar dia.
Puan juga menegaskan bahwa pengguliran hak angket tersebut membutuhkan dukungan politik, bukan sekadar keinginan politik. “Itu (pengajuan hak angket merupakan) hak anggota. Kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya, bisa (diajukan). Tapi kita lihat dululah gimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik,” tegasnya.
Sekadar mengingatkan, wacana hak angket ini merupakan gagasan calon presiden (capres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, yang dilontarkan pada Senin, 19 Februari 2024—lima hari setelah pemungutan suara pada 14 Februari.
Ketika itu Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk menggunakan hak angket karena menilai telah terjadi kecurangan yang dilakukan secara terang-terangan dalam Pemilu 2024 .
“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (19/2/2024).
Ganjar waktu itu mendorong agar kubu paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, juga menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Oleh karena itu, menurut Ganjar, dibutuhkan komunikasi antara pihak Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memuluskan wacana tersebut.
Dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, menurut Ganjar, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Ganjar juga mengeklaim telah menyiapkan rencana lain jika hak angket DPR tidak gol. Dia menyatakan bakal mendorong penggunaan hak interpelasi DPR.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujarnya.
Wacana hak angket kian menghangat setelah Capres nomor urut 01, Anies Baswedan, menegaskan bahwa partai-partai Koalisi Perubahan—koalisi yang mengusungnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem—siap mendukung hak angket yang dimaksud Ganjar Pranowo.
“Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid. Karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai (Koalisi Perubahan) ini siap ikut,” kata Anies, di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Namun demikian, sejauh ini, belum ada tanda-tanda wacana tersebut bakal terealisasi. Partai-partai yang diharapkan Ganjar bakal mendukung gagasannya untuk menggunakan hak angket, bukannya mengintensifkan komunikasi dan konsolidasi, malah melakukan manuver politik masing-masing.
