Selama posisi Ketua Umum kosong, kepemimpinan PBNU berada di tangan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi. Meski begitu, Gus Yahya tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Majelis Tahkim sesuai Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025 mengenai penyelesaian perselisihan internal.
Tempo berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Gus Yahya, tetapi hingga berita ini disusun ia belum merespons.
Latar Belakang Polemik
Sebelumnya, Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 mendesak Gus Yahya mundur dalam tiga hari. Rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus harian itu menilai kehadiran narasumber berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) melanggar nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
Karena tak memenuhi permintaan mundur, Syuriyah menyatakan mekanisme pemberhentian dijalankan.
Menanggapi desakan agar ia mundur, Gus Yahya sebelumnya sudah menyatakan penolakannya.
“Saya sama sekali tidak tebersit pikiran untuk mundur karena saya mendapat amanat dari muktamar ini untuk lima tahun,” ujar Yahya saat ditemui di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Ahad dini hari, 23 November 2025. ***
