Syuriyah menegaskan pemberhentian Gus Yahya sah berdasarkan rapat 20 November.
Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa keputusan pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari kursi Ketua Umum PBNU adalah sah.
Katib Syuriyah PBNU, Sarmidi Husna, menyatakan, surat edaran PBNU bertanggal 25 November 2025 — yang menyebut Gus Yahya “tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB” — diterbitkan sesuai hasil rapat Syuriyah pada Kamis, 20 November 2025.
“Surat itu benar dan sah. Pemberhentian Yahya adalah tindak lanjut dari rapat Syuriyah pada Kamis, 20 November 2025,” ujar Sarmidi kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).
Rapat harian itu digelar di Hotel Aston City Jakarta dan dihadiri 37 dari 53 pengurus harian Syuriyah. Risalah yang beredar menyebut Gus Yahya “harus mengundurkan diri dalam waktu tiga hari”, dan jika tidak, Syuriyah akan menindaklanjuti pemberhentiannya.
Respons Gus Yahya: “Keputusan Itu Tidak Sah”
Sebelumnya, Gus Yahya membantah kewenangan rapat harian Syuriyah untuk memberhentikannya. Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025), ia menegaskan rapat tersebut tidak memiliki otoritas sesuai AD/ART.
“Jika rapat harian ini membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah,” kata Gus Yahya. Ia menambahkan, “Rapat harian Syuriyah tidak berwenang memberhentikan ketua umum menurut konstitusi organisasi.”
Ketegangan internal bermula dari risalah rapat Syuriyah yang memuat keberatan atas undangan narasumber yang disebut pro-Israel dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU serta dugaan pelanggaran tata kelola internal. Dokumen itu kemudian menjadi dasar penerbitan surat edaran PBNU terkait status ketua umum.
Konflik terbuka antara Syuriyah dan Tanfidziyah memicu ketidakpastian kepemimpinan di PBNU. Sengketa ini berpotensi mengganggu agenda sosial, program dakwah, hingga diplomasi keagamaan ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.***
