Saat ini, struktur organisasi koperasi masih terbatas karena baru dibentuk lewat Musyawarah Kelurahan (Muskel). Tapi ia optimistis kebutuhan tenaga kerja akan tumbuh seiring berjalannya operasional.
Ia menilai tantangan utama KKMP ada pada pembangunan kesadaran kolektif. “Semua harus paham bahwa ini payung besar wilayah. Bukan sekadar koperasi kecil yang berdiri sendiri,” tegasnya.
Febri menyatakan, selama ini koperasi lemah dalam akses permodalan. Kini negara hadir memberi sokongan melalui skema pembiayaan terintegrasi.
Namun, ia mengingatkan agar koperasi tak bergantung penuh pada modal. “Jangan tunggu modal baru jalan. Tetap harus gerak,” katanya.
Sebagai contoh, koperasi bisa mulai dari pengadaan beras untuk warga satu RW dengan menggandeng Bulog. “Butuhnya berapa ton, nanti kita hitung dan komunikasikan,” ujarnya.
Soal pembayaran, ia menjelaskan tiap mitra punya skema berbeda. “Kalau barang datang dulu, uang belakangan, itu enak. Tapi kalau harus bayar di awal, maka kita hubungkan dengan Himbara,” jelasnya.
Untuk itu, Pemkot menyiapkan skema pinjaman berbunga ringan melalui Bank Perekonomian Rakyat dan Himbara. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar bunga pinjaman maksimal 3 persen.
“Kalau butuh Rp1 miliar untuk putar barang, ya itu yang kami siapkan lewat pinjaman koperasi ke Himbara,” katanya.
Febri menutup dengan menegaskan bahwa koperasi adalah pilar penting menuju Kampung Pancasila. “Kalau ekonomi kampung sudah berputar sendiri, itu bagian dari cita-cita Kampung Pancasila,” pungkasnya.***
