JAKARTA — Jika Prabowo-Gibran benar-benar ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pemilu 2024, Sri Mulyani diprediksi ogah masuk kabinet. Sinyal itu disampaikan Sri Mulyani yang memilih tidak ikut membahas sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya.
“Biar Bapak Presiden saja, ya. Aku enggaklah, aku ngurus APBN aja,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/3/2024).
Dia menjelaskan, sinkronisasi pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan pemerintah selanjutnya. Namun demikian, Sri Mulyani mendapat sejumlah arahan. Salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke presiden baru. “Saya mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik,” kata Sri Mulyani.
Tanda-tanda Sri Mulyani tak akan gabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, dibenarkan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. “Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (Sri Mulyani) enggak jalan,” kata Dradjad yang dikenal sebagai ekonom Indef itu.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga memprediksi Sri Mulyani Indrawati tidak akan mau bergabung menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo – Gibran yang sementara ini memenangi hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei.
“Kemungkinan besar ya Sri Mulyani tidak melanjutkan di posisi Menteri Keuangan kabinet Prabowo gitu ya,” kata Bhima saat dikutip Merdeka.com di Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Bhima mengatakan, analisa tersebut berkaca pada ketidakharmonisan hubungan Sri Mulyani bersama Prabowo selama bergabung di kabinet pemerintahan Jokowi. Ini tercermin dari kekhawatiran Sri Mulyani akan peningkatan utang luar negeri Indonesia untuk belanja alutsista yang digencarkan Kementerian Pertahanan.
“Kemudian program Food Estate juga yang agak sulit dari sisi anggarannya. Itu menunjukkan bahwa ada hubungan kurang harmonis antara Sri Mulyani dengan Prabowo Subianto,” tegasnya.
Atas situasi tersebut, Prabowo dinilai akan kesulitan mencari sosok Menteri Keuangan yang memiliki kapasitas seorang Sri Mulyani Indrawati. Mengingat, kemampuan Sri Mulyani dalam mendesain APBN maupun jaringan luas yang dimilikinya di berbagai lembaga keuangan internasional.
“Jadi kalau pengganti Sri Mulyani bukan sosok yang kredibel yang tidak memiliki track record internasional, tidak memiliki banyak jaringan dengan lembaga keuangan internasional, ini akan merepotkan Prabowo ke depan,” pungkasnya.
Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA), juga ikut menyorot. Dalam artikel opini berjudul ‘Commentary: With Prabowo poised to be next Indonesia president, his challenge is to ensure Cabinet continuity’. Laman tersebut mengutip analisis Andree Surianta, penerima gelar PhD Australia Awards di Crawford School of Public Policy, Australian National University, yang pertama kali dimuat Lowy Institute, The Interpreter.
Analisis tersebut menyebut Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan gaya koalisi besar dan program infrastruktur besar yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo juga menjanjikan peningkatan belanja pertahanan dan bantuan sosial.
“Koalisi besar biasanya berarti menawarkan jabatan menteri sebagai imbalan atas kesetiaan partai. Namun, strategi pendapatannya masih belum jelas, sehingga pendanaan program-program ini kemungkinan besar memerlukan lebih banyak utang pemerintah,” demikian bunyi analisisnya.
“Potensi pelonggaran disiplin utang publik memicu kekhawatiran investor, mengingat Indonesia telah dipuji atas pengelolaan fiskal yang bijaksana di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani Indrawati,” tambahnya.
“Kepergiannya (Sri Mulyani) diperkirakan akan memperparah kekhawatiran ini dan menghadirkan tantangan besar pertama bagi upaya Prabowo untuk mempertahankan kepemimpinannya,” papar analisa tersebut dengan merujuk kemungkinan bahwa Sri Mulyani tak lagi di kabinet baru Prabowo nanti.
