Kasus Resbob menjadi alarm bahwa ujaran kebencian di ruang digital Indonesia harus dilawan secara kolektif.
Penangkapan pemilik akun media sosial Resbob oleh kepolisian semestinya tidak berhenti sebagai berita kriminal. Peristiwa ini harus dibaca sebagai alarm kolektif: ujaran kebencian berbasis suku dan agama telah terlalu lama dibiarkan tumbuh di ruang digital Indonesia.
Resbob diamankan aparat setelah konten siaran langsung di akun media sosialnya dinilai mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok suku tertentu. Ia dijerat pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini penting bukan karena siapa pelakunya, melainkan karena ia mencerminkan ekosistem kebencian yang terus direproduksi—dan sering kali dinikmati—di media sosial.
Jika Indonesia serius menjaga Bhinneka Tunggal Ika, maka melawan ujaran kebencian bukan sekadar pilihan moral. Ia adalah keharusan publik.
Kebencian Tumbuh Karena Kita Diam
Indonesia memiliki lebih dari 221 juta pengguna internet dan sekitar 140 juta akun aktif media sosial. Angka ini menjadikan ruang digital sebagai arena sosial paling berpengaruh di negeri ini.
Namun ruang itu tidak netral. Penelitian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama Monash Data & Democracy Research Hub selama Pemilu 2024 mencatat sekitar 13,82 persen percakapan media sosial mengandung ujaran kebencian. Artinya, kebencian bukan fenomena pinggiran, melainkan bagian dari arus utama percakapan publik.
Ujaran kebencian bertahan bukan hanya karena ada pelaku. Ia hidup karena terlalu sering dibiarkan lewat: ditonton tanpa dilaporkan, dibagikan ulang “sekadar untuk tahu”, atau dijadikan bahan lelucon.
Diam adalah bentuk persetujuan paling murah—dan paling berbahaya.
Algoritma Menguatkan, Kita yang Memutuskan
Media sosial bekerja dengan algoritma yang memprioritaskan keterlibatan. Konten yang memancing emosi—marah, takut, benci—mendapat jangkauan lebih luas. Di titik ini, kebencian berubah menjadi produk yang menguntungkan.
Kasus Resbob menunjukkan bagaimana ujaran kebencian dapat dikemas sebagai hiburan dan dianggap sebagai “keberanian berbicara”. Padahal yang dipertaruhkan bukan kebebasan berekspresi, melainkan keselamatan sosial.
Algoritma memang memperkuat. Tetapi manusia tetap yang memutuskan: menonton atau menutup, membagikan atau melaporkan, menormalisasi atau melawan.
Melawan Kebencian Bukan Membungkam Kritik
Seruan melawan ujaran kebencian kerap disalahpahami sebagai upaya membatasi kebebasan berpendapat. Ini keliru.
Kritik terhadap kebijakan, pejabat, atau ide adalah bagian sah dari demokrasi. Menyerang identitas suku dan agama bukan kritik, melainkan penghasutan. Batas inilah yang ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Penegakan hukum dalam kasus Resbob semestinya dibaca sebagai upaya melindungi ruang publik, bukan sebagai sensor terhadap perbedaan pendapat.
Seruan Bersama: Siapa Harus Melakukan Apa?
Pertama, warga digital. Berhenti memberi panggung pada kebencian. Jangan klik, jangan bagikan, dan laporkan konten yang jelas menyerang identitas kelompok. Melawan kebencian dimulai dari tindakan kecil yang konsisten.
Kedua, platform media sosial. Moderasi konten tidak boleh setengah hati. Bahasa Indonesia dan konteks lokal membutuhkan investasi serius. Transparansi penanganan ujaran kebencian harus dibuka ke publik Indonesia, bukan disembunyikan dalam laporan global.
Ketiga, negara dan aparat penegak hukum. Penindakan harus konsisten dan adil. Ketegasan terhadap ujaran kebencian harus dibarengi perlindungan terhadap kritik yang sah, agar hukum tidak dipersepsikan sebagai alat pembungkaman.
Keempat, media dan tokoh publik. Berhenti mengutip ujaran kebencian secara mentah demi klik. Gunakan pengaruh untuk memperkuat narasi tandingan yang rasional, faktual, dan berempati.
Menjaga Bhinneka di Era Digital
Indonesia tidak kekurangan slogan toleransi. Yang kita butuhkan adalah keberanian kolektif untuk melawan normalisasi kebencian.
Kasus Resbob seharusnya menjadi titik balik. Bahwa ujaran kebencian berbasis suku dan agama bukan sekadar “konten keras”, melainkan ancaman nyata bagi kohesi sosial.
Bhinneka Tunggal Ika tidak runtuh karena perbedaan. Ia runtuh ketika kebencian dibiarkan berteriak sendirian—tanpa perlawanan.***
Ujaran Kebencian Menurut UU ITE
Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ancaman pidana: penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.
