Dua praktisi pendidikan menilai kasus Chromebook membuka luka lama digitalisasi sekolah: dari tata kelola kementerian hingga guru pelosok yang dipaksa mengejar sinyal.
Kritik terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menguat setelah jaksa menuntutnya 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2020–2022.
Aktivis pendidikan senior Taman Siswa, Ki Darmaningtyas, menyebut perkara itu bukan sekadar soal laptop, melainkan pintu masuk untuk melihat ulang arah kebijakan pendidikan era Nadiem.
“Tahun 2022 saya sudah menyatakan secara terbuka bahwa Nadiem adalah menteri pendidikan terburuk sepanjang masa yang pernah dimiliki Indonesia. Apa yang dikerjakan Kejaksaan saat ini di persidangan adalah legitimasi hukum atas pernyataan saya tersebut,” kata Darmaningtyas, dikutip dari tayangan Jaksapedia, Kamis (21/5/2026).
Bukan Sekadar Laptop
Jaksa menyebut pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management diduga menimbulkan kerugian negara sekitar USD125,64 juta atau setara kira-kira Rp2,18 triliun. Nadiem membantah melakukan kesalahan dan menyatakan keputusan teknis bukan berada di tangannya.
Darmaningtyas menolak narasi yang menempatkan Nadiem sebagai korban kriminalisasi. Ia menilai kasus ini harus dibaca sebagai gejala kerusakan tata kelola, termasuk munculnya tim bayangan dan tersingkirnya aparatur karier di kementerian.
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan lain, dari pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan hingga program Guru Penggerak. Menurutnya, kebijakan tersebut memperlebar jarak antarguru dan menggeser pendidikan ke arah yang terlalu berorientasi pasar.
Guru Dipaksa Mengejar Sinyal
Kritik juga datang dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti kalimat Nadiem yang disebut jaksa dalam persidangan: “You must trust the giant,” atau “Anda harus percaya kepada raksasa.”
Iman menilai kalimat itu mencerminkan ambisi digital yang jauh dari kenyataan sekolah di daerah 3T. Menurut P2G, guru di Tolikara, Papua, pernah harus membayar hingga Rp500.000 untuk menyewa ojek demi mencari sinyal.
