Di tengah gelombang kritik dan seruan pemakzulan, Prabowo tegaskan demokrasi punya mekanisme resmi — dan ia mempersilakan siapa pun menggunakannya.
Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal wacana pemakzulan yang belakangan mengemuka di ruang publik. Dalam pengarahan rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026), ia menegaskan hal itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan — selama ditempuh melalui jalur konstitusional.
“Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya, gantilah pemerintah itu,” kata Prabowo. “Ada mekanismenya, dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui pemakzulan, tidak ada masalah.”
Namun ia menekankan satu syarat mutlak: prosesnya harus melewati lembaga yang telah ditentukan konstitusi. “Tapi pemakzulan ya melalui saluran, ada salurannya — DPR, MK, MPR — dilakukan tidak masalah,” tegasnya.
Indonesia Terbiasa Ganti Pemimpin Secara Damai
Prabowo mengingatkan bahwa bangsa ini sudah berkali-kali melewati pergantian kepala negara tanpa kekerasan. Ia menyebut tiga nama: Presiden pertama Soekarno, Presiden kedua Soeharto, dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid.
“Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan,” ujarnya.
Ia menutup pengarahan dengan seruan kepercayaan diri kepada seluruh jajarannya. “Percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, percayalah pada kekuatan kita sendiri, percayalah kepada Indonesia.”
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintahan Prabowo, termasuk evaluasi keras dari sejumlah tokoh hukum dan politik yang menyoroti arah demokrasi, penegakan hukum, dan kinerja program prioritas selama 18 bulan terakhir.***
