Guru Besar UPNVJ Taufiqurrahman Syahuri menilai penunjukan Plt. Rektor menandakan pilrek bermasalah dan mendesak audit etik serta keabsahan Senat.
Guru Besar UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) Prof. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H., menyoroti dugaan pelanggaran etik pemilihan rektor periode 2026–2030.
Selain dugaan pelanggaran kode etik, Taufiqurrahman juga mempersoalkan keabsahan proses rekrutmen anggota Senat Universitas yang terlibat dalam pemilihan rektor.
“Persoalan ini perlu diperiksa secara objektif dan menyeluruh,” ujar Taufiqurrahman dalam keterangannya terkait polemik pilrek UPNVJ kepada Samudrafakta, Kamis, 19 November 2026.
“Jangan sampai proses pemilihan rektor yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum justru menyisakan persoalan keabsahan prosedur,” tegasnya.
Ia menyoroti status keanggotaan Senat dari unsur dosen yang sedang menjalani tugas belajar. Menurutnya, status itu wajib dikaji berdasarkan aturan persyaratan pengangkatan Senat.
Kajian itu dinilai krusial karena Senat memegang bobot 65 persen suara dalam pemilihan rektor. Adapun Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memiliki 35 persen hak suara.
Taufiqurrahman turut mengkritisi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor oleh kementerian setelah masa jabatan rektor periode 2022–2026 berakhir pada 26 Oktober 2026.
“Penunjukan Plt. Rektor tentu merupakan tindakan administratif yang perlu dilihat berdasarkan dasar hukum dan pertimbangan kementerian,” kata Taufiqurrahman.

Menurutnya, penunjukan Plt. Rektor tersebut juga dapat diartikan sebagai suatu fakta bahwa proses pemilihan rektor di UPNVJ sedang tidak baik-baik saja.
Ia menilai kondisi berlarut-larut ini membutuhkan penjelasan terbuka dari kementerian. Tanpa keterbukaan informasi, ketidakpastian kepemimpinan dikhawatirkan memicu keresahan di kampus.
Kronologi Kebuntuan Pilrek UPNVJ
Polemik pemilihan Rektor UPNVJ periode 2026–2030 bermula sejak tahapan penjaringan dibuka pada Mei 2026. Dari enam pendaftar, panitia menetapkan empat bakal calon rektor.
Keempatnya adalah Dr. Sakroni, petahana Prof. Dr. Anter Venus, Prof. Dr. Memen Kustiawan, dan Prof. Dr. Abdul Halim. Saat penjaringan, beredar surat kaleng yang menuduh salah satu calon.
Pada pemungutan suara penyaringan 30 Juli 2026, Anter Venus meraih 30 dari 34 suara Senat. Memen Kustiawan dan Abdul Halim masing-masing mengantongi dua suara dan melaju ke tahap berikutnya.
Namun, proses tersendat akibat pengaduan terkait keanggotaan Senat dan pelaksanaan pilrek. Setelah klarifikasi awal September 2026, kementerian sempat mengizinkan tahapan berlanjut.
Izin itu tertuang dalam surat Sekretaris Ditjen Dikti tertanggal 22 September 2026. Menteri bahkan telah mewawancarai ketiga calon rektor tersebut pada 12 Oktober 2026.
Pemilihan bersama Menteri yang diusulkan panitia pada 14 Oktober 2026 batal terlaksana karena muncul laporan baru. Inspektorat Jenderal pun memeriksa seluruh 34 anggota Senat UPNVJ.
Akibatnya, saat masa jabatan Anter Venus habis pada 26 Oktober 2026, rektor definitif belum terpilih. Kementerian lalu menunjuk Nur Syarifah sebagai Plt. Rektor mulai 27 Oktober 2026.
Ketua Senat UPNVJ Dr. Irsyaf Marsal pada Selasa (17/11/2026) mendesak kejelasan hasil pemeriksaan Inspektorat. Senat juga meminta batas waktu pengaduan agar jadwal pemilihan segera pasti.
Desakan Audit dan Konsekuensi Hukum
Menyikapi kebuntuan tersebut, Taufiqurrahman menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal figur pemenang, melainkan menyangkut legitimasi hukum proses pemilihan rektor.
Menurutnya, pemilihan pimpinan perguruan tinggi wajib berlandaskan kepastian hukum, keterbukaan, integritas akademik, serta prinsip akuntabilitas kelembagaan.
Ia membandingkan situasi UPNVJ dengan UPN Veteran Jawa Timur dan UPN Veteran Yogyakarta. Kedua kampus sesama lingkungan UPN Veteran itu telah menuntaskan pergantian pimpinan.
“Yang terpenting adalah memastikan seluruh tahapan pemilihan rektor berjalan sesuai hukum dan sesuai prinsip good government,” ungkap Taufiqurrahman.
“Jika memang terdapat dugaan pelanggaran etik atau cacat prosedur dalam rekrutmen anggota Senat, harus diperiksa secara objektif,” lanjut Taufiqurrahman.
“Apabila terbukti, perlu ditentukan konsekuensi hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan, seperti rekrutmen ulang anggota senat,” pungkasnya.
Penyelesaian sengketa prosedur ini diharapkan melahirkan rektor definitif yang sah secara hukum sekaligus diterima penuh oleh seluruh sivitas akademika UPNVJ.***





