UU Perampasan Aset Disahkan, ICW Adukan Pimpinan DPR

Para Pemimpin DPR RI saat Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta, Kamis, 19 November 2026. (Tangkapan layar TV Parlemen)

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Pasal kekayaan tak wajar absen, sementara ICW mempersoalkan draf yang tak dibuka.

DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Puan Maharani di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). 

Persetujuan itu menyusul keputusan Komisi III dan pemerintah sehari sebelumnya. Panitia kerja membahas 397 daftar inventarisasi masalah sebelum RUU dibawa ke paripurna. 

Aturan ini membuka mekanisme⁠ perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pemiliknya, tetapi prosesnya tetap melalui pengadilan. 

Bacaan Lainnya

Mengapa Kekayaan Tak Wajar Tak Diatur?

Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan ketentuan peningkatan kekayaan tak wajar, atau illicit enrichment, tidak dimasukkan setelah DPR menerima pandangan yang mendukung dan menolaknya.

Menurut dia, sebagian pihak menilai ketentuan itu berisiko melanggar hak asasi manusia. Ia juga berpendapat UU Perampasan Aset mengatur hukum acara, bukan norma penghukuman.

“Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” ujar Habiburokhman, Kamis. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan aturan itu dapat dipakai untuk mengejar aset dari sejumlah kejahatan yang merugikan masyarakat.

“Misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita,” kata Dasco. 

ICW Adukan Puan dan Habiburokhman

Pada hari pengesahan, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Puan dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Koalisi menduga keduanya melanggar etik karena draf RUU tidak disebarluaskan selama pembahasan. Aduan itu telah diterima sekretariat MKD; dugaan pelanggarannya belum diputus. 

“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” kata perwakilan ICW, Ibrahim, di Senayan.

Persoalan keterbukaan draf sebelumnya juga disorot dalam analisis⁠ dan laporan⁠ terkait. ***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan